KOMPETENSI: Para peserta dan tamu dalam pembukaan kegiatan IHT yang merupakan kerjasama DPD Forum PLKP Jawa Barat dan DPC Forum PLKP Kota Depok.
DEPOK - Kota Depok menjadi salah satu dari lima wilayah yang menjadi lokasi dilaksanakannya In House Training (IHT) dari DPD Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Jawa Barat. Dalam kegiatan yang diadakan di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) Kota Depok tersebut, diikuti 50 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan melibatkan DPC Forum PLKP Kota Depok.
Dalam kegiatan pembukaan tersebut, turut dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bambang Winarji, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin, dan Kabid PAUD dan Dikmas, Tatik Wijayati.
Ketua DPD Forum PLKP Jawa Barat, Ermansyah mengatakan, fokus dalam IHT tersebut yakni penguatan manajemen bagi pengelola LKP. Jadi, dalam penguatan manajeman sebuah LKP tidak hanya pada taraf pimpinan saja, tetapi semua orang yang berada di LKP tersebut memiliki peran.
“Ada lima daerah yang kita lakukan IHT, yakni di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Depok,” ucapnya kepada Radar Depok.
Ermansyah menuturkan, ada empat kompetensi bagi pengelola LKP, yakni ada kompetensi manajerial, kewirausahaan, sosial, dan kepribadian. Jadi, selama lima hari kegiatan IHT, para peserta mendapatkan berbagai materi untuk pengembangan keempat kompetensi tersebut. Tiap LKP mengirimkan satu perwakilan untuk ikut serta di IHT.
“Empat kompetensi tersebut, bisa menjadi dasar dalam peningkatan kualitas dari LPK. Jadi, harus bisa menguasai empat kompetensi tersebut,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia IHT Dina Yulita mengatakan, setelah menjalani lima hari pelatihan, dihari keenam diadakan kegiatan Uji Kompetensi (Ujikom) untuk semua peserta. Ujikom tersebut diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Pengelola LKP se-Indonesia. Dimana, dari Ujikom tersebut peserta akan mendapatkan sertifikasi yang nantinya akan berpengaruh pada penilaian akreditasi.
“Sekarang memang sedang dikembangkan, agar para pengelola LKP bisa mendapatkan sertifikasi. Karena, masih banyak pengelola yang belum mendapatkan sertifikasi,” katanya. (peb)