Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat mengikuti jalannya aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-undang KPK, Jumat (6/9). FOTO : JAWAPOS.COM   JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih langsung calon pimpinan (capim) KPK yang daftarnya sudah diserahkan oleh pansel beberapa waktu lalu. Saut mengatakan, cara tersebut sudah dilakukan di banyak negara dan dapat memperkuat lembaga antirasuah. “Kalau mau keren Undang-undang KPK memperkuat itu pimpinannya ditentukan oleh Presiden, lebih enak. Jadi, kalau ada apa-apa, tinggal Presidennya bertanggungjawab,” kata Saut di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Saut menambahkan, KPK tidak bisa intervensi 10 nama yang sudah diserahkan ke Presiden. Tetapi, ia berharap, lima nama yang terpilih bisa memiliki nilai-nilai yang selaras dengan KPK. “Kita mau bicara yang 10 itu sudah kita tidak bisa diubah. Tinggal bagaimana mereka nanti datang ke sini (KPK) lima orang itu untuk kemudian bisa datang dengan value-value-nya KPK,” ucap mantan Staf Ahli Kepala BIN itu. Oleh karena itu, Saut menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai dan mengawal kinerja pimpinan KPK jilid V nanti. “Jadi, saya katakan kalaupun mereka sudah pilih itu mereka akan tetap perform. Kalau tidak perform, pasti akan dikritik oleh masyarakat,” harapnya. Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyerahkan 10 nama capim KPK ke DPR tanpa revisi. Kesepuluh orang tersebut akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi III DPR RI. Mereka yang lolos dari proses seleksi pansel berasal dari latar belakang berbeda-beda. Terdiri dari satu orang dari komisioner KPK, satu polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dan dua PNS. (jwp/rd)   Berikut 10 nama yang diserahkan Presiden Jokowi ke Komisi III DPR RI. 1. Alexander Marwata, Komisioner KPK 2. Firli Bahuri, Anggota Polri 3. I Nyoman Wara, Auditor BPK 4. Johanis Tanak, Jaksa 5. Lili Pintauli Siregar, Advokat 6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen 7. Nawawi Pomolango, Hakim 8. Nurul Ghufron, Dosen 9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet 10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan   Editor : Pebri Mulya