FORUM REKTOR : Rektor IPB University Bogor, DR. Arif Satria (dua kiri), di damping Walikota Bogor Bima Arya (tengah), Rektor Universitas Pakuan Bogor Prof. Bibin Rubini (2 dari kanan) dan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, DR. Ending Bahruddin (2 dari kiri), Rektor Universitas Nusa Bangsa, DR. Yunus Arifin (kanan), dan beberapa Rektor dari berbagai Universitas di Bogor, menyampaikan tujuh pesan Bogor kepada elite politik dan pemimpin bangsa untuk bergandengan tangan menyelesaikan masalah kebangsaan. FOTO : SOFYANSYAH/RADAR BOGOR FOR RADAR DEPOK   BOGOR – Para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Bogor mengadakan pertemuan terutup di Gedung Graha Pena Radar Bogor (Radar Depok Group), Kamis (3/10). Mereka yang hadir antara lain Dr Arif Satria (Rektor IPB University), Prof Dr Bibin Rubini (Rektor Universitas Pakuan) Dr Ending Baharuddin (Rektor Universitas Ibnu Khaldun), Dr Yunus Arifin (Rektor Universitas Nusa Bangsa), Dr Edi Sukardi (Ketua STKIP Muhammadiyah), Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin dan tokoh media Hazairin Sitepu. Setidaknya ada tujuh seruan ‘Bogor #2’, pertama mendukung dan mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu 2019. “Ini adalah amanat konstitusi negara. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengamankanya,” kata Rektor Unpak Bogor, Bibin Rubini kepada wartawan usai pertemuan. Seruan kedua, para rektor juga mendukung kemurnian perjuangan mahasiswa yang dilakukan secara damai dalam menyampaikan aspirasinya di muka umum di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu. “Kami menyakini bahwa unjuk rasa mahasiswa tersebut cerminan dari kegundahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini,” ucap Bibin yang ditunjuk untuk menyampaikan tujuh pesan dari Bogor tersebut. Ketiga, para rektor yang tergabung dalam forum Rektor Bogor Raya ini juga meminta aparat keamanan untuk tidak represif dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat. Keempat, meminta mahasiswa dan masyarakat mematuhi aturan saat menyampaikan aspirasinya. “Menghindari anarkisme dan pengerusakan fasilias umum,” lanjut Bibin. Seruan kelima, mendukung presiden segera mengambil langkah strategis untuk penguatan pemberantasan korupsi, sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah. Keenam, pemerintah harus lebih serius menangani kerusuhan di Wamena, Papua, kebakaran hutan, bencana alam di Ambon dan daerah lain. “Seruan ketujuh, meminta para elit politik tidak memberikan kontribusi negatif yang bisa memancing terciptanya instabilitas sosial, budaya, politik dan ekonomi,” imbuh Bibin. Hal itu juga diamini oleh Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Dia percaya bahwa gerakan mahasiswa itu murni dan dijamin oleh UU. Presiden bahkan mengapresiasi gerakan murni itu kepada para rektor karena merupakan bagian dari proses demokrasi. "Jadi selama ini perjuangan mahasiswa murni, damai dan kemudian didasari oleh pemahaman yang mendalam oleh para mahasiswa dalam menjalankan aksinya, saya kira itu sebuah hal yang biasa dalam negara demokrasi," ungkap dia. Lebih lanjut dikatakan Arif, bahwa saat dalam transisi demokrasi Indonesia, mahasiswa memiliki peran signifikan. Berbeda dengan mahasiswa di negara maju. Dimana di negara maju mahasiswa menjadi bagian yang diperlukan untuk mengisi struktur teknokrasi, tenaga profesional dan lainnya karena dilatarbelakangi oleh demokrasi yang sudah matang dan parlemen serta infrastruktur politik yang juga sangat mapan. Sementara, di dunia ketiga dimana infrastruktur politik belum sempurna dan demokrasi dalam proses transisi maka kehadiran mahasiswa itu masih sangat diperlukan. "Jadi mahasiswa ini masih diperlukan untuk menjadi representasi masyarakat," terang dia. Disisi lain, Arif melihat bahwa secara prosedural Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun secara substansi masih dalam transisi. Karena itu diperlukan penyempurnaan secara bergandengan tangan dengan berbagai pilar. Baik para elit maupun seluruh komponen untuk bisa menyikapi keadaan saat ini dengan bijak. Sambil tentunya sama-sama melakukan perbaikan. "Karena proses transisi demokrasi ini sangat rentan, tapi kalau kita memiliki soliditas dan kekompakan serta saling percaya antar masyarakat untuk maju bersama saya kira itu akan bisa menyelamatkan bangsa ini. Jadi kuncinya adalah marilah kita bangun masyarakat dengan rasa saling percaya yang tinggi," tandasnya. Terpisah, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menilai, masalah kebangsaan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini tidak lain dikarenakan para elite bangsa sendiri. Menurutnya, para elite saat ini sedang mempertontonkan perbedaan. Karena itu, ia berharap para elite agar bisa lebih memberikan pembelajaran dan inspirasi, bukan provokasi. “Kita ingin elite politik, pemimpin bangsa, memberikan inspirasi tentang kebersamaan dalam menghadapi berbagai macam persoalan bangsa,” ingatnya. Lebih lanjut, soal aksi mahasiswa, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta lain-lain, diyakininya bakal sulit dituntaskan jika para elite tidak bertemu dan bersikukuh untuk tetap berbeda. “Kita ingin damai, kita ingin guyub,” tegas Bima. “Contohnya di Bogor, semua guyub dan damai. Di nasional seharusnya juga seperti itu,” tekan dia. (gun/rbg)   Tujuh Pesan Bogor#2 (Para Rektor, Walikota, dan Bupati Bogor)

1. Pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 adalah amanat konstitusi negara. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengamankannya;

 

2. Mendukung kemurnian perjuangan mahasiswa yang dilakukan secara damai dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, di gedung DPR, kepada Presiden, dan di berbagai daerah dalam bentuk unjuk rasa yang dijamin oleh undang undang. Kami meyakini bahwa unjuk rasa mahasiswa tersebut cerminan dari kegundahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini;

 

3. Meminta aparat keamanan untuk tidak represif dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat;

 

4. Kami meminta mahasiswa dan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi untuk mematuhi aturan, menghindari anarkisme dan pengrusakan fasilitas publik;

 

5. Mendukung presiden agar segera mengambil langkah strategis untuk penguatan pemberantasan korupsi guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah.

 

6. Pemerintah harus lebih serius menangani kerusuhan di Papua, kebakaran hutan, bencana alam di Ambon, dan daerah-daerah yang lain;

 

7. Menyerukan kepada para elit politik tidak memberikan kontribusi negatif yang bisa memancing terciptanya instabilitas sosial, budaya, politik dan ekonomi.