Kapuspen Kemendagri yang juga Plt Dirjen Polpum, Bahtiar.
JAKARTA - Kapuspen Kemendagri yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar menyorot peran kehumasan dalam pemerintahan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia yang harus diperkuat organisasi dan tata kelolanya.
“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantanggan,” kata Bahtiar.
Dijelaskan Bahtiar, organisasi humas yang mapan untuk menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi . Hal ini menyebabkan dunia serba dinamis dan bisa juga menjadi bagian dari ancaman negara.
Dengan perubahan dinamika dunia dan tantangan di era ini, ia juga meminta adanya kepaduan dalam pengelolaan informasi di pemda. Dia juga mendorong agar setiap pemda memiliki juru bicara (jubir).
“Saya mendorong tetap harus ada jubir di setiap pemda. Posisi jubir ini sangat strategis, tidak hanya sekedar jago ngomong, tapi harus mampu menganalisa keadaan. Karena, kerap kali pimpinan dan aparat di daerah memberikan informasi kepada media tanpa di filter. Sehingga kerap kehilangan substansi,” terangnya.
Brigjen Pol Budi Setiawan mengatakan, kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam melawan informasi bohong atau hoaks.
“Polisi tidak bisa berdiri sendiri, Pemda yang tau persis kondisi di daerah. Oleh karena itu strategi bersama perlu dilakukan untuk melawan hoaks,” kata Budi. (jpnn/rd)Jurnalis : Pebri Mulya