Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat mengikuti jalannya aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang-undang KPK, Jumat (6/9). FOTO : JAWAPOS.COM   JAKARTA - Demi keberlangsungan kinerja pemberantasan korupsi di masa depan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Saut Situmorang secara tegas menyatakan, KPK berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2006 secara tegas termaktub setiap negara harus mendirikan satu insitusi yang bebas dari kepentingan apapun. Aras dasar itu, KPK tidak bisa diintervensi oleh sejumlah lembaga negara apalagi DPR RI. “Bahasanya tidak boleh ada pengaruh-pengaruh yang tidak penting,” tegas Saut dalam aksi bertajuk #saveKPK di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/9). Saut mengatakan, alasan penolakan itu dilakukan demi masa depan bangsa Indonesia. Penolakan RUU ini juga termasuk untuk masa depan seluruh rakyat Indonesia. Ia pun sempat menyebut bahwa penolakan ini juga demi masa depan cucu Presiden RI Joko Widodo. “Untuk masa depan indonesia, untuk masa depan cucu saya, untuk masa depan cucunya presiden masa depan cucunya menteri. oleh sebab itu sekali lagi harus dilawan,” ucap Saut di depan ratusan pegawai KPK. Apalagi, kata Saut, ditambah dengan usulan revisi UU KPK. Jika revisi UU ini disahkan, bukan tidak mungkin bahwa kondisi ekonomi akan makin digerogoti lagi oleh para koruptor. “Hari ini kita bicara pertumbuhan ekonomi kita dengan situasi yang semakin sulit, kita ini berada di bawah 6 persen ditambah gerogotan ini ancaman pertumbuhan ekonomi akan terjadi di negara ini,” sesalnya. (jwp/rd)   Editor : Pebri Mulya