Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif.   JAKARTA - Terlontarnya pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tentang ada usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari internal lembaga antirasuah tersebut, mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif. Laode menantang Fahri Hamzah untuk membuktikan pernyataan yang dilontarkan ke publik tersebut. “Kalau (dikatakan) usulan revisi UU KPK dari internal KPK, minta Pak Fahri Hamzah tunjukkan saja surat permintaan internal KPK tersebut,” kata Laode. Laode menyatakan, jika Fahri Hamzah tidak bisa membuktikan pernyataannya tersebut, maka itu adalah pembohongan publik, dan itu sangat disesalkan. Lantaran opini bahwa usulan revisi UU KPK berasal dari internal lembaga antirasuah tersebut, keluar dari seorang Wakil Ketua DPR. “Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat permintaan itu, berarti dia melakukan pembohongan publik, dan memutarbalikkan fakta,” ucap Laode. Terlebih, lanjut Laode, seharusnya sebagai pimpinan DPR Fahri berbicara berdasarkan fakta. Laode mengingatkan agar seorang pimpinan tidak menyebar narasi kebohongan. “Pimpinan DPR harus bicara berdasarkan fakta dan jangan menyebar narasi kebohongan. Kasihan masyarakat,” sesal Laode. Fahri sebelumnya menyampaikan bahwa usulan revisi UU KPK itu berasal dari banyak pihak, salah satunya adalah pimpinan dan internal KPK. Menurut Fahri, pihak KPK sudah merasa UU tersebut bermasalah. “UU KPK saya kira ini persoalan lama sekali. Permintaan revisi sudah datang dari banyak pihak, termasuk dan terutama dari pimpinan KPK dan orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK,” jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Jumat (6/9). (jwp/rd)   Editor : Pebri Mulya