RADARDEPOK.COM , JAKARTA - Harga minyak goreng beberapa bulan ini yang melambung tinggi sehingga membuat keresahan baik itu konsumen, maupun para pedagang itu sendiri.

Pemerintah menginfokan minyak goreng satu harga yakni Rp14.000 per liter, karenanya Induk Koperasi Pasar (INKOPPAS) sangat mengapresiasi sekali akan informasi tersebut.

"Informasi yang disampaikan Pemerintahan perlu di apresiasi dengan baik, tetapi dalam pelaksanaanya belum meberikan manfaat buat para pedagang pasar, " tutur Ketua bidang INKOPPAS, Andrian Lame Muhar di Jakarta, Senin (31/01).Menurut Andrian, hal ini dikarenakan, pertama pmerintah mendistribusikan minyak goreng subsidi tersebut dengan operasi pasar dan yang melakukan penjualannya adalah bukan pedagang pasar, jadi apa fungsi para pedagang pasar.

Kedua, jika minyak goreng yang di subsidi Pemerintah tersebut hanya bersifat musiman seperti dua bulan sekali, kemudian harga naik kembali, itu tidak berdampak apa- apa.

" Kemudian pertanyaanya adalah mengapa minyak goreng harus disubsidi, kelapa sawitnya ada di dalam negeri, pengolahannyapun ada didalam negeri juga, jadi kenapa harus subsidi, harusnya minyak goreng dengan kondisi tersebut harusnya murah," ujar Andrian.

Kalau hal tersebut karena mekanisme pasar seharusnya pemerintah menstop ekspor CPO sebagai bahan bakunya dan supaya bisa fokus untuk produksi dan di konsumsi didalam negeri saja, apabila sedang surplus baru lah diizinkan diekspor

"Saya dengar di media cetak dan elektronik ekspor CPO telah di stop pemerintah, saya sangat mengapresiasi sekali Pemerintah membatasi ekspor CPO sebagai langkah agar produsen minyak goreng menjual hasil pengolahan dari CP0-nya kedalam negeri," terangnya.

"Kemudian Langkah Pemerintah membuat satu harga sudah baik tinggal teknis di lapangannya seperti apa," sambung Andrian Lame.

Harga empat belas ribu sebenarnya sudah tinggi menurut masyarakat, karena sebelumnya harga bisa sampai kisaran per liter Rp11.500 sampai Rp12.000.

"Tapi masyarakat bisa bilang apa, karena harga berapapun akan dibeli sudah merupakan kebutuhan pokok," ungkapnya.

Tapi, lanjut Andrian Lame, yang berdampak sebenarnya bukan hanya masyarakat, tapi pedagang pasar juga berdampak, mereka akan bingung menjual berapa sehingga menyebabkan omset pedagang pasar ikut turun.

Sehingga, Andrian Lame menegaskan, pemain minyak goreng harus diatur agar menjual hasil produksi minyak goreng sampai ke pasar dan masyarakat bisa murah.

"Kami di INKOPPAS baru selesai rapat kemarin, dari beberapa makloon- makloon minyak goreng yang menawarkan ke INKOPPAS produk minyak goreng yang di tawarkan sangat banyak," tegasnya lagi.

Jadi, Andrian Lame menjelaskan, sebenarnya tidak kekurangan produk minyak goreng, cuma masalahnya harga minyak goreng yang ditawarkan harganya tinggi.

Menjelang puasa, lebaran di harapkan pemerintah konsisten mengatur tentang harga minyak goreng ini

"Pemerintah dapat membuat HET yakni harga eceran tertinggi dan siapapun yang menjual di atas harga tersebut dapat di kenakan hukuman, Pemerintah sudah membuat satgas pangan dan jika ada yang menimbun atau bermain di balik harga ini harus di tegakkan kembali," pungkas Andrian. (cky) 

 

Editor : Ricky Juliansyah