CIBINONG - Semenjak dilantik menjadi Plt Bupati Bogor, April 2022 lalu, Iwan Setiawan masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar yang membuat geram Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmantto. Ya, hingga kini, masih ada 70 jabatan kosong yang belum juga diisi selama Iwan Setiawan ditunjuk sebagai Plt Bupati.
Rudy Susmanto bahkan mendesak rekan satu partainya di Gerindra untuk segera merotasi, mutasi serta promosi untuk mengisi sejumah jabatan strategis dalam struktur pemerintah Kabupaten Bogor. "Iwan Setiawan hanya memiliki waktu efektif selama enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir," tegasnya.
Ia menegaskan, desakan untuk merotasi, mutasi dan promosi di 70 jabatan di Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menuntaskan target dalam rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-20223. Sekaligus mengakhirti masa jabatan pasangan Bupati Ade YAsin-Iwan Setiawan.
“Masa jabatan kan berakhir pada akhir Desember 2023. Menurut aturan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, bupati tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Artinya waktu efektif hanya sekitar enam bulan tahun ini,” tegas Rudy.
Menurutnya, pengisian jabatan kosong ini harus segera dilakukan untuk melakukan upaya percepatan pengentasan program yang telah dicanangkan dalam RPJMD.Selain iti, jika jabatan kosong sudah terisi, akan memudahkan Pemkab Bogor dalam menjalani masa transisi selama tahun 2024, di mana saat itu kepemimpinan diemban oleh seorang Penjabat (Pj) Bupati Bogor.
“ 70 jabatan kosong itu harus segera dilakukan pengisian. Jabatan kosong itu meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, hingga kabid dan kasi. Mumpung sekarang masih bisa mengambil kebijakan, agar segera diisi,” kata Wasekjen Partai Gerindra tesebut.
Namun, Rudy menegaskan, desakan pengisian jabatan ini jangan dimanfaatkan untuk mengisi jabatan kosong itu dengan azas kedekatan dengan pimpinan. Tapi, mengacu pada kualitas dan kapasitas Aparatur Sipil Negara, baik dari sisi pengalaman maupun latar belakang pendidikan. "Saya yakin dan oercaya kualitas ASN di Pemerintah KAbupaten Bogor mampu dan sanggup untuk mengentaskan program-peogram pada RPJMD. Jadi kendati, diisi oleh Plt, sekurh jabatan strategis segera diisi agar tidak menganggu pelayanan masyarakat," pungkas Rudy.(*)
