Pengawasan Pemilu Butuh Dukungan Masyarakat, Begini Arahan Bawaslu Depok

Junior Williandro

- Selasa, 5 Desember 2023 | 05:00 WIB

Bawaslu Kota Depok mengajak seluruh pihak terkait menjaga dan mengawal masa kampanye, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pemilu 2024, di Wisma Makara Universitas Indonesia, Senin (4/12). (Irfan/Radar Depok)

RADARDEPOK.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok menggelar rapat koordinasi pengawasan kampanye Pemilu 2024, di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Senin (4/12).

Rapat dihadiri oleh lebih dari 100 tamu stakeholder, antara lain perwakilan partai politik, Polres Metro Depok, Kodim 0508/Depok, masyarakat, dan mahasiswa.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah dalam membangun sinergitas menyongsong Pemilu 2024. Memastikan pengawasan kampanye sesuai aturan yang berlaku.

“Menjadi platform bagi Bawaslu dan pihak terkait untuk berbagi informasi. Memastikan pemahaman mendalam terkait regulasi kampanye. Mengharapkan suasana kampanye yang tertib dan damai, tanpa provokasi di tengah masyarakat," ujar Andriansyah kepada Radar Depok.

Andriansyah menjelaskan, mungkin dalam proses tahapan pemilu sudah banyak informasi dan provokasi yang tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Untuk itu, sambung Andriansyah, Bawaslu perlu peran informasi dari masyarakat dan pihak terkait, dalam membantu menyampaikan hal yang dapat menyalahi aturan proses pemilu dan masa kampanye ini.

"Bawaslu telah melakukan langkah langkah pencegahan, sosialisasi, dan penindakan untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan kampanye," jelas Andriansyah.

Andriansyah turut menyoroti, peran penting informasi dari masyarakat dan pihak terkait untuk melaporkan pelanggaran aturan kampanye yang tidak tergapai Bawaslu.

"Kami semua punya peran penting dalam menjaga suasana dimasyarakat dalam pemilu khususnya dalam hiruk pikuk masa kampanye," tegas Andriansya.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin, menyinggung terkait pembagian sembako. Dirinya meminta penjelasan lebih lanjut terkait peraturan KPU yang menyebutkan pembagian sembako dibolehkan.

Menurut Jamaludin, pembagian sembako jelas dilarang pada saat Pemilu 2019. Siapa yang membagikan sembako dipidanakan.

"Sembako tidak boleh, yang dibolehkan bahan kampanye yang dikonversikan tidak lebih dari Rp100 ribu, seperti kaos, souvenir, dan lain sebagainya," ujar Jamaludin.