Hamzah Dorong Kemajuan Tata Kelola Pemerintahan, Ini Program Lengkap Komisi A DPRD Kota Depok untuk 2024

RADARDEPOK.COM - DPRD Komisi A Kota Depok dengan tegas menyuarakan komitmennya untuk aktif mendorong kemajuan Kota Depok dalam berbagai sektor.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, rencana strategis Komisi A di 2024, menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sejalan dengan tanggung jawab mereka di berbagai bidang.

Baca Juga: Indosat Ooredoo Hutchison Layani Puncak Lonjakan Trafik Data 8,9 Persen di Momen Tahun Baru 2024

“Bidang bidang seperti pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kependudukan dan catatan sipil, hukum, perundangan undangan dan HAM, kepegawaian, perizinan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat,” terang Hamzah kepada Radar Depok, Rabu (3/12).

Selain itu, terang Hamzah, bidang pertanahan, kewilayahan, aset, fasos fasum, komunikasi, informatika, kehumasan dan pers statistik, serta arsip, perpustakaan, dan telematika menjadi fokus utama.

Baca Juga: Musrenbang Anak Gagasan Pemkot Depok Tuai Apresiasi, Simak Selengkapnya

Hamzah menegaskan komitmennya, untuk mendorong kemajuan Depok di berbagai bidang.

Dalam hal ini, pentingnya memanfaatkan momentum pemulihan pasca pandemi untuk melakukan perubahan dan adaptasi yang lebih baik.

"Tidak boleh terlena dan harus terus berbenah agar Depok tidak tertinggal dari daerah lain," ujar Hamzah.

Baca Juga: IAID Al Karimiyah Depok KKN di Kalisuren, Hasilkan Publikasi Artikel Jurnal Pengabdian

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komisi A telah menyusun program prioritas di masa sidang pertama 2024.

Beberapa di antaranya melibatkan Bidang Politik Hukum dan HAM dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Menjaga netralitas ASN, dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat," kata Hamzah.

Baca Juga: Ahli Hidap Dicekik, Cukai Hasil Tembakau Resmi Naik 10 Persen, Ini Daftar Harganya!

Sementara, di Bidang Pemerintahan, mereka menargetkan peningkatan kualitas layanan perizinan berbasis Smart City, serta pengawasan terhadap gedung-gedung yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).