Pemerintah Kota Depok Tetapkan Biaya Pilkada Rp70 Miliar, Segini yang Diajukan KPU Depok

"Kalau sudah ada instruksi dari KPU Jawa Barat kami siap," ujar Nana Shobarna.

Soal Pilkada dimajukan, beber Nana Shobarna, pihaknya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan itu mengatur pelaksanaan Pilkada mendatang jatuh pada November 2024 sesuai dengan Pasal 101.

Baca Juga: M Faizin : PKB Upayakan Pemimpin Alternatif di Pilkada Kota Depok

Kata Nana Shobarna, KPU Kota Depok tinggal menunggu perintah untuk melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari KPU Provinsi Jawa Barat. "Kalau sudah ada instruksi dari KPU Jawa Barat kami siap," ujar Nana Shobarna.

Soal Pilkada dimajukan, beber Nana Shobarna, pihaknya tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan itu mengatur pelaksanaan Pilkada mendatang jatuh pada November 2024 sesuai dengan Pasal 101.

"Kita juga patut bersyukur untuk kesiapan anggaran pilkada kita lebih siap jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain," kata Nana Shobarna.

Lebih lanjut, ungkap Nana Shobarna, kesiapan anggaran apabila Pilkada dimajukan tidak menjadi persoalan yang berarti.

Baca Juga: Cobain Wahana Unik Slad Sled di Destinasi Wisata Baru Bernuansa Ubud Bali Tidak Jauh dari Semarang

Musababnya, Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

"Terkait dengan kesiapan anggaran ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Kota Depok yang telah merespon cepat dan sigap dalam membahas anggaran pilkada ini dari sejak beberapa waktu yang lalu," tutup Nana Shobarna. (***)