Anggaran Pilkada Capai Rp73 Miliar, Ini Pesan Kejari Kepada KPU Depok : Jangan Ada Penggelembungan

RADARDEPOK.COM – Kejari Depok mewanti wanti jajaran KPU, untuk bijak dalam pengelolaan keuangan Pilkada Depok 2024. Langkah ini guna menghindari potensi modus penyimpangan tindak pidana korupsi.

Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamaan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejari Depok, Alfa Dera mengatakan, diperlukan upaya sosialiasi pencegahan tindak pidana korupsi ini.

Baca Juga: PKS Bakal Sodorkan Lima Nama Calon Bupati Bogor di Pilkada 2024, Pengurus ICMI usulkan Dadeng Wahyudi dan Agus Salim ke DPP

“Ini adalah salah dari pelaksaan did aearah, atas Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jaksa Agung Muda Intelijen tentang Dukungan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” ujar Alfa Dera, saat memberi materi sosialisasi ke KPU Depok, di Bogor.

Alfa Dera menerangkan, Kejari Depok pernah menindak dan menahan beberapa orang dari KPU Kota Depok, yang saat itu terlibat dengan kasus korupsi. Tersangka, antara lain mulai dari Ketua KPU dan pihak ketiga.

Baca Juga: Ingin Masyarakat Kota Depok Bahagia, Abdul Khoir Siap Dampingi Siapapun : Sudah Didatangi Salah Satu Calon Walikota

“Mereka sudah juga disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Jawa Barat,” ujar Alfa Dera.

Lebih lanjut, beber Alfa Dera, untuk Pilkada Depok 2024, anggaran yang digelontorkan cukup besar. Rp73 miliar. Itu adalah uang negara, sehingga perlu digunakan dengan sebenar benarnya.

“Pemetaan modus penyimpangan penggunaan anggaran diharapkan mampu mencegah potensi tindak pidana korupsi. Penyusunan anggaran mesti sesuai ketentuan dan tidak dilakukan penggelembungan,” ucap Alfa Dera.

Baca Juga: Curug Ini Lokasinya di Pinggir Jalan Tapi Miliki Air Terjun yang Keren Abis! Tiket Masuknya Juga Masih Gratis

Alfa Dera menerangkan, pihaknya mencontohkan, potensi tindak pidana korupsi bisa terjadi. Misalnya, saat pembayaran honor. Kejari Kota Depok meminta KPU selalu transparan, sehingga tidak menimbulkan potensi korupsi.

“Harus dilakukan secara transparan, dengan begitu dapat mencegah adanya pemotongan,” tandas Alfa Dera. ***