Hati-hati! Bawaslu Awasi ASN Depok 

RADARDEPOK.COM – Para calon Walikota dan Wakil Walikota Depok harus tahu ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, melarang keras bagi para calon menggunakan mobil dinas dan fasilitas lainnya milik pemerintah.

Apalagi, mobil milik negara itu dipergunakan untuk deklarasi dan kampanye pada Pilkada Depok 2024. Bawaslu tak segan-segan menindak tegas atas pelanggaran tersebut.

Komisioner Divisi Penanganan Perkara, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio menegaskan, tak hanya mengawasi ASN.

Baca Juga: Paman Pelaku Rudapaksa di Depok Akhirnya Ditangkap, Ini Harapan Orang Tua Korban

Namun, penggunaan fasilitas pemerintah juga diawasi. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan Pilkada Depok maupun penggunaan fasilitas pemerintah.

“Fasilitas milik pemerintah contohnya mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis, seperti deklarasi dan kampanye” ujar Sulastio, Kamis (13/6).

Menurut dia, seluruh fasilitas pemerintah tidak boleh digunakan, kecuali yang melekat, seperti keamanan. Suluruh ASN diingatkan Bawaslu Depok, untuk mematuhi Pasal 71 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Baca Juga: Dituding Rudapaksa Cucunya, Kakek di Depok Bantah Semua Tuduhan

Poin pada pasal 71, yakni dilarang melakukan pergantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Pada pasal 71 ayat 2, apabila terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, Wali Kota menunjuk pejabat pelaksana tugas. “Pergantian itu maksudnya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan,” kata Sulastio.***