Yuk Ikutan Sayembara Pilkada Depok 2024! Tim Pemenangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah Siapkan Rp10 Juta Bagi yang Temukan Praktik Politik Uang

Gerard Soeharly

- Selasa, 19 November 2024 | 07:05 WIB

Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah saat menunjukan kekompakannya dalam pengambilan nomor urut. (DOKUMEN RADAR DEPOK)

RADARDEPOK.COM-Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Nomor Urut 2, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah (Supian-Chandra) menyiapkan uang senilai jutaan rupiah bagi warga yang menemukan adanya praktik money politic, atau politik uang di Pilkada Depok 2024.

Tak tanggung tanggung, Tim Pemenangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah menyiapkan uang senilai Rp10 juta warga Depok yang menemukan praktik politik uang.

Ketua Tim Pemenangan Supian-Chandra, Nuroji menjelaskan, uang senilai Rp10 juta itu akan diberikan kepada siapapun yang berhasil menangkap pelaku politik uang. Laporan itu dibutuhkan untuk menjaga integritas Pilkada yang jujur dan adil.

Dari sayembara itu, kata Nuroji, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam godaan politik uang yang bisa merugikan masa depan kota Depok.

“Kami ingin Depok memiliki pemimpin yang amanah, dan rakyat tidak boleh dipermainkan dengan uang receh,” jelas Nuroji kepada Radar Depok, Minggu (17/11).

Menurut Nuroji, politik uang juga dapat menjerat penerima dan pemberi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU). Bahkan, hal itu juga diharamkan dalam ajaran agama.

"Money politic itu suatu yang melanggar hukum. Jadi yang menerima juga bisa kena, ketangkap, kena penjara juga. Secara agama juga sudah jelas, memilih pemimpin dengan cara seperti itu adalah salah," beber Nuroji.

Lebih lanjut, Nuroji menerangkan, Tim Pemenangan Supian-Chandra berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik money politic. Sebab, mereka memiliki strategi untuk menghadapi isu tersebut.

"Kami gak mau tinggal diam. Jangan sampai calon kami yang sudah berjuang keras, hanya karena masyarakat disuapi uang sedikit, akhirnya gagal. Itu sangat menyakitkan," ujar Nuroji.

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra itu menjelaskan, politik uang sebagai cara kotor yang telah diharamkan dalam ajaran agama Islam.

Lebih dari itu, kata Nuroji, sayembara untuk mencegah adanya praktik politik uang di Pilkada Depok 2024 itu berlaku untuk siapa saja. Namun, dia meminta agar pelaporan harus disertai bukti yang kuat, baik dari pihak pemberi maupun penerima.

“Berlaku untuk siapa saja, tapi ada syarat dan ketentuan. Barang bukti harus bisa dipakai, ada saksi yang memberi dan menerima. Jika ada yang melaporkan, kami akan bantu advokasi, agar mereka tidak merasa terbebani,” tandas Nuroji. ***