Mohamad Nur Hidayat : Krisis Sekolah Negeri, Madrasah Terintegrasi dan Status Lahan TPU Cisalak Depok di UIII Lebih Mendesak daripada Stadion

RADARDEPOK.COM — Anggota DPRD Kota Depok, Mohamad Nur Hidayat meminta pemerintah kota agar fokus pada pembangunan madrasah negeri terintegrasi di kawasan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Cisalak, Sukmajaya, Kota Depok.

Menurutnya, rencana ini jauh lebih mendesak dibanding wacana pembangunan stadion internasional.

“Depok mendapat berkah dengan adanya rencana pembangunan madrasah terintegrasi oleh Kementerian Agama pada 2026. Ini harus jadi prioritas karena daya tampung sekolah negeri di Depok sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar Bang Dayat –sapaan akrab Mohamad Nur Hidayat- kepada Radar Depok, Rabu (26/11).

Baca Juga: Mari Pahami Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Kota Depok, Begini Penjelasan Ketua Partai Demokrat Sukmajaya

Sebelumnya, Walijkota Depok juga telah menyampaikan akan mendapat berkah berupa pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri yang terintegrasi di lahan kampus UIII.

Menurut Bang Dayat, komitmen itu harus dijaga agar tidak tergeser oleh wacana lain. Selain masalah pendidikan, Bang Dayat turut menyoroti keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cisalak yang berada di dalam kawasan kampus UIII.

Lahan TPU tersebut, sudah lebih dulu resmi ada sejak tahun 2002 setelah mendapat hibah dari Perjan RRI, dan diperkuat melalui surat Dirjen Anggaran Departemen Keuangan serta surat Sekda Kota Depok saat itu.

Baca Juga: Flyover Margonda – Juanda Depok Terealisasi, Hamzah : Semua Sepakat

“Keberadaan TPU Cisalak punya dasar hukum yang jelas. Pemkot harus memastikan status lahan pemakaman itu tercatat resmi sebagai aset daerah agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” tegas dia.

Bang Dayat menambahkan, wacana stadion internasional yang di usulkan oleh Gubernur Jabar KDM di lahan kampus UIII saat memberikan kuliah umum (9/10) memang penting dari sisi prestise kota.

Namun, manfaat langsungnya tidak sebesar kebutuhan pendidikan negeri dan kepastian hukum aset publik. “Stadion bisa menyusul, tetapi pendidikan dan kepastian aset harus menjadi prioritas utama,” pungkas politisi muda PKS Dapil Sukmajaya ini.***