Perindo Depok: Sistem Pemilu Proposional tertutup Tidak Fair, Ini Alasannya

RADARDEPOK.COM–Indonesia telah melakukan sistem pemilu terbuka sejak tahun 1999 dan terbukti cukup berhasil dalam memperkuat demokrasi di tanah air. Bila nanti terjadi perubahan menjadi pemilu tertutup kian menguat, hingga banyak membuat masyarakat, bacaleg, dan partai menanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketika Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Alasan dasarnya adalah karena  menginginkan masyarakat lebih mengenal caleg di dapil masing-masing.

Dengan sistem terbuka, kedekatan caleg dengan pemilih memang lebih tinggi karena caleg memiliki intensitas tinggu turun menyapa masyarakat agar namanya dapat dipilih dibilik suara, pemilih diharapkan menjatuhkan pilihannya kepada caleg yang kapabel dan paling layak mewakili aspirasi mereka di dapil masing-masing.

Melihat polemik yang kian menguat ini, Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok, Anwar Nurdin melihat adanya ketidak adilan dalam sistem proporsional tertutup. Karena, lanjut Anwar, ketua partai akan sangat diuntungkan.

“Sistem proposional tertutup itu tidak fair menurut saya. Beruntung mereka yang mendapat nomor urut satu, rugi mereka yang sudah bekerja ‘all out’ namun tidak mendapatkan nomor urut satu,” tegas Anwar saat dihubungi oleh wartawan Radar Depok (30/05).

Anwar melanjutkan, kalau secara pribadi ia ingin sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Karena menurut dia para caleg akan lebih terlihat kinerja dan kualitasnya, hal tersebut akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2024.

“Akan lebih adil, tidak mementingkan diri ketua partai sendiri. Anggota kami punya ambisi untuk berjuang mengangkat nama mereka disetiap dapilnya,” ungkap dia.

Jika MK memutuskan, lanjut Anwar, dirinya mengaku mempunyai rasa tanggung jawab kepada caleg yang sudah didaftarkannya. Partainya, lanjut Anwar, akan membuat komitmen agar usaha caleg yang sudah berambisi meraih kursi tidak sia-sia.

Baca Juga: Tokoh Perempuan Sukatani, Mpok Nuryuliani Sulap RTLH jadi Rumah Elit

“Saya sebagai Ketua DPD punya rasa tanggung jawab terhadap caleg dibawah, karena mereka juga turun all out membantu meningkatkan suara di setiap dapil,. Dari situ nanti kami bangun komitmen apa yang akan dibuat, hal ini untuk tidak menyianyiakan usaha yang mereka perbuat,” ujar dia.

Salah satu faktor gugatan sistem pemilu ini karena ingin menekan tingkat money politik. Anwar melihat, money politik akan selalu ada walaupun sistem tersebut berubah.

“Kalau masalah money politik terbuka atau tertutup pasti terjadi. Mustahil tidak ada kalau saya melihat,” ujar dia.

Namun, lanjut Anwar, partainya sesuai arahan Ketua Umum Perirndo, Hary Tanoesoedibjo, akan siap apapun keputusan MK. “Kalau saya disampaikan oleh ketua umum, mau tertutup atau terbuka perindo siap menghadapinya,” tegas dia.

Demokrasi, sambung Anwar, akan kehilangan marwahnya. Sebab menurut ia caleg yang memiliki suara tertinggi dapat kehilangan kesempatan menduduki kursi anggota dewan.

“Kebabasan demokrasi itu akan hilang. Kebebasan berdemokrasi terkait hal ini adalah kebebasan kepada siapa yang memiliki suara tertinggi karena mereka kerja keras, itu akan terbukti dan membuahkan hasil buat dia.” sambung Anwar. (mg6)