RADARDEPOK.COM – Pertemuan enam partai, mulai dari Partai Gerindra, Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, dan PPP, beberapa waktu lalu, terus dikaitkan dengan Pilkada Depok. Potensial membentuk koalisi gemuk atau besar.
Namanya politik, tetap saja adanya koalisi gemuk tak menjamin kemenangan.
Direktur Vinus, Yusfitriadi mengatakan, kontestasi Pilkada yang meliputi Gubernur, Bupati hingga Walikota tidak berpatokan pada banyaknya partai politik yang membangun koalisi. Lebih penting, sosok yang akan diusung harus memiliki kekuatan figur atau ketokohan.
Tentunya, kata Yusfitriadi, koalisi gemuk yang menelan kekalahan dalam kontestasi Pilkada sering terjadi di sejumlah daerah. Sehingga, tidak menutup kemungkinan mewarnai Pilkada Depok nanti.
"Begitupun ketika yang terjadi di Kota Depok. Penjajakan koalisi gemuk sudah mulai ada riak-riak. Ditandai dengan bertemunya beberapa partai politik di tingkat lokal Depok," jelas Yusfitriadi kepada Radar Depok, Kamis (21/3).
Baca Juga: Pradi Supriatna : Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka Akan Adil untuk Semuanya
Menurut Yusfitriadi, timbulnya pembahasan koalisi gemuk yang muncul setelah Pemilu 2024 itu sebagai pertanda siap berkompetisi dengan partai pemenang.
"Seakan berorientasi menjadikan PKS coomon enemy atau musuh bersama pada pemilihan Walikota Depok mendatang," ujar Yusfitriadi.
Kendati demikian, sebut Yusfitriadi, belum tentu koalisi partai gemuk dapat menumbangkan PKS yang telah berpuluh tahun berkuasa di Kota Depok. Sehingga, perlu dilakukan strategi politik yang matang.
Baca Juga: WOM Finance Beri Pembinaan ke Pelajar Tapos Depok, Ini yang Dilakukan
"Ketika pertanyaanya apakah ada pengaruhnya atau tidak terhadap posisi PKS yang sudah hampir 20 tahun berkuasa di Kota Depok. Tentu saja, ada pengaruhnya. Namun ,selama PKS mampu menampilkan figur kuat, maka akan mampu berhadapan dengan koalisi gemuk tersebut," beber Yusfitriadi.
Selain itu, ungkap Yusfitriadi, koalisi gemuk juga harus mengacu pada perintah dari masing-masing DPP atau pusat parpol. Sebab, koalisi itu akan menjadi percuma apabila tidak mendapatkan restu.
"Ada tahapan penting yang harus menjadi perhatian stakeholder politik dalam mengikuti kontestasi Pilkada, yaitu rekomendasi partai tingkat pusat. Walaupun sudah terjalin komunikasi intensif gabungan partai politik di tingkat lokal, selama partai politik tidak merekomendasiian pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik di tingkat lokal, maka tetap yang kuat yang direkomendasiian oleh partai tingkat pusat," papar Yusfitriadi.