RADARDEPOK.COM - Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menghadiri retret, di Akademi Militer alias Akmil Magelang, Jawa Tengah, meski DPP PDIP telah mengeluarkan instruksi untuk menunda kehadiran.
Salah satu kepala daerah yang tetap hadir adalah Walikota Depok, Supian Suri.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retret tersebut. Instruksi ini diduga berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, meskipun ada larangan, beberapa kepala daerah tetap mengikuti agenda tersebut.
Supian Suri memastikan keikutsertaannya dalam kegiatan retret tersebut. Ia berangkat menuju Bandung pada Kamis (20/2) malam sebelum akhirnya bergabung dengan rombongan kepala daerah Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi, untuk berangkat bersama ke Magelang, Jumat (21/2).
"Pak Gubernur minta Bupati dan Wali Kota di Jabar berangkat sama-sama beliau besok. Kita dari Bandung berangkat ke Magelang," ujar Supian Suri.
Soal ini retret ini, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, angkat bicara. Ia menegaskan jika Supian Suri merupakan kader Partai Gerindra, yang kini ditempatkan di Dewan Penasehat DPC Partai Gerindra Kota Depok.
“Sudah punya KTA. Diserahkan langsung Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, saat puncak ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sawangan lalu,” ujar Pradi Supriatna kepada Radar Depok.
Anggota DPRD Jawa Barat ini menjelaskan, retret ini sangat penting. Terutama dalam menyamakan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, untuk tersampaikan ke daerah dengan baik.
“Akan jadi ajang konsolidasi yang baik, dalam hal kesinambungan pembangunan dari pusat, provinsi, kota/kabupaten,” jelas Pradi Supriatna.
“Retret juga akan menjadi ajang bertemu antara walikota dan gubernur. Di Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi tentu akan berlari. Dan beliau adalah konduktor untuk orkestra pemeirntahan di Jawa Barat. Perlu kesamaan visi dengan pemimpin wilayah di bawahnya,” kata Pradi Supriatna.
Lebih lanjut, jelas Pradi Supriatna, seorang kepala daerah adalah milik masyarakat. Dan partai, adalah jembatan penghubung untuk pengabdiannya.