RADARDEPOK.COM - Anggota DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna mendukung penuh upaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mau mengevaluasi dana hibah pesantren.
Pradi Supriatna menilai, apa yang dilakukan Dedi Mulyadi sangat baik, agar dana hibah benar tepat sasaran dan kontribusinya nyata.
"Pesantren merupakan pondasi penting dalam membangun karakter bangsa. Tapi kita juga harus pastikan, hibah yang diberikan tepat sasaran, tidak jatuh ke tangan yang salah," kata Pradi Supriatna, Selasa (29/4).
Baca Juga: Tangani Masalah Sampah di Depok, Pradi Supriatna : Pusat dan Provinsi Siap Bantu
Lebih lanjut, Pradi Supriatna memastikan, hibah pesantren bukan dihentikan, melainkan hanya ditunda sementara untuk memastikan penyaluran tepat dan akuntabel.
"Terlihat dari unggahan media sosial Instagram. Dalam unggahan itu, Gubernur bersama Kepala Bappeda Jawa Barat merencanakan menganggarkan hibah pesantren pada APBD Perubahan," bener Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini.
Anggota Komisi I ini mengingatkan, selama ini perhatian terhadap pesantren kerap terpusat di wilayah timur Jawa Barat, seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Padahal daerah lain tentu juga membutuhkan dukungan.
Baca Juga: Milad ke-91 GP Ansor, Pradi Supriatna : Satu Barisan Bangun Negeri
"Depok dan Bekasi juga bagian dari Jawa Barat. Di sini pesantrennya banyak, santrinya ribuan, perannya besar dalam membentuk akhlak masyarakat. Hibah itu harus merata dan adil. Saya dukung," terang Pradi Supriatna.
Pradi menilai evaluasi hibah penting bukan untuk menghambat bantuan ke pesantren, melainkan justru untuk memperkuat pesantren-pesantren yang betul-betul menjalankan pendidikan.
Ia menegaskan, pesantren fiktif atau yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas nyata harus berani dicoret dari daftar penerima bantuan.
"Kalau ada yang bodong, harus ditindak. Jangan kasih celah sedikit pun buat penyalahgunaan. Ini soal masa depan anak-anak kita juga," jelas Pradi Supriatna.
Baca Juga: Pradi Supriatna Dorong Pembangunan Depok Punya Perencanaan Matang
Lebih jauh, Pradi Supriatna mendorong pemerintah provinsi bersama Kementerian Agama, fokus dalam memverifikasi pesantren penerima hibah.
"Kalau kita ingin pesantren kuat, pembinaan dan pengawasan harus jalan seiringan. Jangan cuma selesai setelah dana cair," tandas Pradi Supriatna. ***