RADARDEPOK.COM-Masalah ketimpangan alokasi kuota pada program sekolah gratus di sekolah swasta menjadi sorotan Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKB, Ade Ibrahim.
Lagislatif PKB itu menyorotin khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Cimanggis.
Menurut Ade Ibrahim, perbedaan jumlah penduduk antar-kelurahan semestinya menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dalam menyusun petunjuk teknis (juknis) program sekolah gratis tersebut.
“Jumlah penduduk antar-kelurahan berbeda-beda. Di Kelurahan Tugu, misalnya, jumlah warga sangat padat. Kalau kuotanya hanya 60 siswa untuk seluruh Kecamatan Cimanggis yang terdiri dari enam kelurahan, tentu itu sangat tidak mencukupi. Di satu kelurahan saja, jumlah anak usia sekolah bisa jauh lebih banyak,” ujar Ade saat ditemui di ruang Fraksi DPRD Depok, Senin (23/6/2025).
Baca Juga: Film The 355 Tayang di Bioskop Trans TV dengan Aksi Mata-Mata Wanita dalam Misi Mematikan!
Ia juga menyoroti sistem seleksi penerima manfaat yang selama ini lebih berfokus pada siswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak masuk dalam DTKS atau gagal diterima di sekolah negeri, tetapi memiliki semangat belajar dan prestasi akademik yang baik.
“Anak-anak pintar yang tidak diterima di sekolah negeri dan tidak masuk dalam DTKS juga perlu dipertimbangkan. Mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi, tetapi terhambat karena tidak memiliki bukti administratif,” ungkapnya.
Baca Juga: Pansus V DPRD Bakal Panggil Pengusaha Tambang Kabupaten Bogor
Dengan masukan ini, Ade berharap Dinas Pendidikan Kota Depok dapat menyusun juknis yang lebih adil dan berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan, sehingga program sekolah gratis benar-benar tepat sasaran dan menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan di seluruh wilayah kota.***