RADARDEPOK.COM - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna mendorong pemerintah agar memasukan kurikulum pencegahan korupsi buat pelajar.
Menurut Pradi Supriatna, langkah ini penting guna pemahaman soal korupsi bisa diketahui sejak dini.
"Kenapa tidak ada kurikulum anti korupsi ke sekolah-sekolah," jelas Pradi Supriatna kepada Radar Depok, Minggu (13/7).
Baca Juga: Pradi Supriatna Yakin IPM Jawa Barat Akan Meningkat Kurun Lima Tahun, Ini Penjelasannya!
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok ini menuturkan, pendidikan anti korupsi harus dipahami berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA.
"Jadi antar hak dan kewajiban ini, saya rasa penting sekali buat kedepan. Terutama di dunia pendidikan kita ini," bener Pradi Supriatna.
Lebih lanjut, sambung Pradi Supriatna, belum lama ini KPK melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung DPRD Jawa Barat. Membahas detail soal korupsi, termasuk gratifikasi
"Dan Alhamdulillah, presentasi yang hadir teman-teman di DPRD cukup tinggi. Dari 120 orang (total anggota dewan), yang hadir 99 orang," ungkap Pradi Supriatna.
Baca Juga: SPMB Tahun Ini Tanpa Titip Siswa, Pradi Supriatna : Suasana Sejuk
"Ternyata memang belum semua dipahami terkait dengan hal-hal apa saja yang masuk kriteria gratifikasi," bener Pradi Supriatna.
Pradi Supriatna menjelaskan, sosialisasi semacam ini penting. Tidak hanya dilakukan oleh para birokrat, pejabat, legislatif.
"Namun harapan saya nanti bisa dilakukan tentu di ruang-ruang pendidikan," pungkas Pradi Supriatna. ***