RADARDEPOK.COM - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna, merespon positif langkah pembentukan Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup yang digaungkan oleh kalangan aktivis lingkungan.
Pradi Supriatna menuturkan, adanya Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup, sangat penting untuk memperkuat pengelolaan ruang wilayah, khususnya di kawasan padat penduduk seperti Kota Depok dan Kota Bekasi.
“Di Dapil kami (Kota Depok – Kota Bekasi), menghadapi tekanan padatnya penduduk hiruk pikuk yang luar biasa. Arus urbanisasi tinggi, pertumbuhan ekonomi cepat, tapi tidak seimbang dengan tata ruang yang tertib dan berkeadilan. Ini sudah mulai dibenahi oleh gubernur,” ungkap Pradi Supriatna, Senin (28/7).
Lebih lanjut, sambung Pradi Supriatna, pembenahan tata ruang bukan hanya soal zonasi. Termasuk menyangkut keadilan agraria, akses masyarakat terhadap lahan, dan perlindungan lingkungan hidup.
“Makanya, pembentukan Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup jadi momentum untuk merapikan kembali kebijakan pemanfaatan ruang agar berpihak pada kepentingan publik,” jelas Pradi Supriatna.
Pernyataan itu sejalan dengan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD Jawa Barat 2025–2029. Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa penyusunan RPJMD memerhatikan integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pemerintah provinsi berkomitmen menyelaraskan visi pembangunan dengan struktur ruang, pola ruang, dan kebijakan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Resmi Beroperasi di Depok, Pradi Supriatna : Jalur Distribusi Pangan ke Pusat
“DPRD mendorong agar penataan ruang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial budaya masyarakat,” ungkap Pradi Supriatna.
Pradi Supriatna berharap, keberadaan Dewan Pembentukan Agraria dan Lingkungan Hidup, dapat mengakselerasi penyusunan kebijakan yang adil, adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Wilayah seperti Bekasi dan Depok sudah masuk titik kritis. Bila tata ruangnya tak segera diperbaiki, kita akan hadapi krisis sosial dan lingkungan. Dewan ini harus jadi bagian dari solusi,” pungkas Pradi Supriatna. ***