RADARDEPOK.COM - Komisi I DPRD Jawa Barat menyoroti kasus di dunia digital belakangan ini. Mulai dari soal dugaan doxing, hingga dugaan pembobolan data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat.
Berlandaskan hal tersebut, Komisi I mengumpulkan sejumlah stakeholder guna membahasa masalah ini, Senin (4/8). Diskominfo, Disdukcapil, KPID Jabar hingga KI Jabar ikut terlibat. Termasuk aktivis demokrasi Neni Nur Hayati yang menjadi korban.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati mengatakan, kasus yang menimpa Neni itu patut jadi perhatian. Dia bukan korban satu-satunya tapi juga banyak pihak, termasuk para anggota DPRD.
Kasusnya memang tidak sama tapi serupa, yakni mendapatkan gempuran dari netizen ketika memberikan pandangan kritis terhadap Pemprov Jabar. Terkhusus jika menyangkut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Pradi Supriatna Dukung Penuh Sekolah Rakyat : Cita-cita Presiden, Jangan Ada Anak Tidak Sekolah!
“Ini fenomena barbarisme di media sosial, Anggota Dewan juga jadi korban, ” kata Rahmat Hidayat Djati.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Pradi Supriatna menuturkan, hal itu bisa dimaknai sebagai ancaman demokrasi Jawa Barat
“Jadi siapapun yang kritik kebijakan akan dikuliti. Maksud saya, kami minta Diskominfo itu bisa ciptakan ruang literasi yang sehat di dunia digital, ” katanya.
Anggota Komisi I, Edi Sukardi turut menambahkan, cara diskominfo dalam meredam atau menanggapi beberapa kasus yang bergulir juga kurang meyakinkan.
“Termasuk itu soal kasus kebocoran data. Konyol itu, apa susahnya minta maaf,” tegas dia.
Komisi I juga memberi kesempatan kepada Neni untuk kembali menjabarkan kronologi kejadian yang menimpanya, termasuk beberapa kerugian yang diderita.
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Mas Adi Komar mengungkap, pihaknya cukup prihatin dengan kejadian itu. Pihaknya sama sekali tidak berniat menyerang individu terkait.
“Foto juga diambil dari kanal terbuka, ” jelasnya.
Dirinya menegaskan, pihaknya tidak anti kritik. Spesifik terkait kasus doxing itu pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya. Pertama dengan memenuhi permintaan takedown dari korban. ***