politik

Tak Takut Lawan Arus! Fraksi PKS Tegaskan Enam Nota Keberatan Tentang Rancangan Perubahan APBD 2025 yang Terkesan Buru-Buru

Rabu, 13 Agustus 2025 | 19:23 WIB
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, H Bambang Sutopo saat membacakan Pandangan Umum serta Nota Keberatan dalam Sidang Paripurna dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, Selasa (12/8/2025) (DOKUMEN NARASUMBER)

Baca Juga: Liburan Engga Harus Mahal! Di Balong Kabayan Bisa Berenang dengan Harga Rp 5 Ribu Spesial Promo Kemerdekaan

  1. Wacana Penghentian Program UHC (Berobat Gratis dengan KTP) :

Fraksi PKS menolak tegas wacana ini, dengan alasan beban belanja tinggi dan sebagainya. UHC sangat dirasakan manfaatnya bagi seluruh warga Depok. Untuk itu Fraksi PKS mendesak agar program UHC bisa terus berlanjut di Kota Depok.

  1. Rencana Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Enggram :

Disampaikan H. Bambang Sutopo, kebijakan ini perlu dikaji kembali dari berbagai sisi dan dibahas secara intens dengan berbagai stakeholder, termasuk rapat konsultasi dan koordinasi dengan Komisi C DPRD bidang Pembangunan Infrastruktur.

Baca Juga: Pemerhati Pendidikan : Kepsek Jawa Barat Terancam Kena Sanksi, Ternyata ini Penyebabnya

“Kami khawatir ini tidak menjadi solusi kemacetan di Sawangan, tapi justru menimbulkan masalah baru seperti konflik lahan dan titik kemacetan baru di ruas Jalan Enggram dan Jalan Pemuda,” bebernya.

  1. Perluasan Areal Lahan TPA Cipayung untuk Pembangunan PLTSa:

Pengalaman kegagalan Integrated Solid Waste Management Project (ISWMP) harus jadi pelajaran. Diperlukan terobosan mandiri seperti teknologi pengolahan sampah modern dan edukasi masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya, yang lebih berpijak pada kapasitas fiskal daerah. Bukan hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.***

Halaman:

Tags

Terkini