Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS) menggelar diskusi publik bertajuk ‘Masa Kampanye Diperpendek, Siapa yang Diuntungkan?’ secara hybrid (daring dan luring) di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (15/06).
Laporan : Ricky Juliansyah
RADARDEPOK.COM - Narasumber pada acara tersebut di antara Yusfitriadi (Visi Nusantara Maju), Idham Holik (KPU RI), Jeirry Sumampow (TePI Indonesia), Jojo Rohi (KIPP Indonesia) dan Deni Gunawan (LS-VINUS) yang dipandu Agus Munandar (LS-VINUS) selaku moderator. Acara terebut juga dihadiri penyelenggara Pemilu se-Indonesia, baik Bawaslu maupun KPU.
Direktur LS-VINUS, Deni Gunawan mengatakan, berdasarkan analisisnya latar belakang kampanye diperpendek menjadi 75 hari adalah untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemilu.
“Lama atau sebentarnya masa kampanye bukan menjadi persoalan, tapi yang menjadi poin penting adalah suksesnya penyelenggaraan Pemilu dengan damai dan adil,” pungkas Deni saat memberikan pengantar.
Menurutnya, masa kampanye untuk Pemilu 2024 adalah masa kampanye paling singkat sepanjang sejarah kepemiluan.
Kemudian, Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menuturkan bahwa kampanye berkaitan erat dengan berbagai macam variabel Pemilu. Sehingga, efisiensi kampanye sangat diperlukan.
“Saat ini, support sistem sudah siap. Regulasi pun sudah siap. Maka, ini menjadi harapan besar masyarakat kepada para penyelenggara Pemilu. Jaminan Pemilu damai, demokrasi kuat itu ada di pundak para penyelenggara Pemilu. Bukan untuk kepentingan peserta Pemilu, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Sementara, Anggota KPU RI Idham Holik menyampaikan, saat ini persoalan penting tahapan kampanye adalah persiapan yang matang terkait desain kampanye serta kesiapan logistik kampanye.
“Tugas sipil saat ini, yakni mengawal dan mengamankan kebijakan atas seluruh tahapan Pemilu,” kata Idham saat memaparkan materi diskusi.
Ia juga menegaskan bahwa internalisasi ideologi Pancasila harus diperkuat untuk menghadang politik identitas dan hoaks pada Pemilu 2024.
“Demokratisasi Indonesia di tahun 2024 harus tumbuh menjadi demokrasi yang mapan. Keberadaan nalar kritis rakyat sipil menjadi indikator atas adanya dialektika demokrasi yang sehat, tapi jangan sampai menimbulkan sinisme antar peserta pemilu,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menanyakan sebetulnya siapa yang dirugikan atas diperpendeknya masa kampanye.
“Jawabannya mungkin ada, tapi jika para peserta pemilu melanggar etika dalam berkampanye,” tukasnya.