Dengan demikian, dari dana Rp70 miliar yang dikumpulkan konsorsium dari sponsor Sea Games, dan Rp35 miliar dari dana reboisasi, ada kekurangan dana Rp51 miliar.
Resmikan Kantor Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Shri Hardjuno Wiwoho bersama dengan beberapa rekannya meresmikan kantor hukum Wardhana Wiwoho & Partners di Menteng, Jakarta Pusat.
Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti yang didaulat memberi sambutan dalam peresmian kantor ini berpesan agar WardhanaWiwoho and Partner benar-benar menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Kalau kita membela orang, jangan setengah-setengah. Kita juga harus bela orang dengan iklas. Insya Allah, hasilnya pasti besar. Nggak usah kita mikirin bayarlah. Karena, Allah SWT punya rencana terindah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) Sasmito Hadinegoro yang turut hadir dalam peresmian kantor hukum tersebut berharap agar para kuasa hukum yang tergabung di Wardhana Wiwoho & Partners bisa istiqomah dalam menjalankan tugasnya.
Terkait penegakan hukum di Indonesia, Sasmito menilai penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo agak kendur hal itu bisa dilihat dari kinerja KPK yang mulai agak kendur kinerjanya.
"Saat era Presiden SBY, kita bisa lihat mulai dari kepala daerah, politikus, ketua umum partai politik hingga besan presiden pun masuk penjara. Itu artinya tidak ada intervensi sedikitpun dari pemerintah atau bahkan Presiden," jelasnya.
Ia pun masih berharap agar Presiden bisa mengingat amanah dari rakyat untuk tidak tebang pilih untuk penegakan hukum.
"Satu hal lagi bahwa jangan sampai hukum itu diintervensi baik dari kekuatan politik, partai hingga LSM. Karena itu akan merusak marwah dari hukum itu sendiri," pungkasnya. (cky)
Editor : Ricky Juliansyah
