“Jadi, tidak mengandalkan menjadi karyawan dan mengandalkan bekerja di perusahaan tapi lebih meningkatkan kemampuannya sehingga bisa berwirausaha,” ucap Saniatul Lativa.
Menurutnya, LDII membina banyak pondok pesantren yang bernaung di bawahnya. Saniatul Lativa melihat angkatan kerja muda LDII perlu dibekali kompetensi kemandirian. “Untuk mendapat bantuan BLK, Pondok pesantren LDII barangkali bisa berkoordinasi DPR RI yang ditugaskan di Komisi IX yang ada di masing-masing daerah pemilihan (Dapil),” ujarnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, para wakil rakyat terus mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) makin kreatif dan inovatif. Apalagi pemerintah baru saja menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN), kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Tujuannya, selain membangun infrastruktur kelistrikan adalah untuk mengembangkan energi baru terbarukan,” ujar Singgih.
Menurut Singgih, kebutuhan listrik yang terus melonjak tak bisa ditangani hanya mengandalkan batu bara atau diesel, “Selain tidak ramah lingkungan juga boros. Sangat rentan dengan isu-isu global seperti pemanasan global, perang dan embargo,” paparnya. Apalagi bila dikaitkan dengan geopolitik, masalah energi fosil sangat tidak stabil.
Ia berharap, dengan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, masalah energi segera terselesaikan. Menurut Singgih, untuk membangun peradaban modern diperlukan energi sekaligus kedaulatan energi itu sendiri.
Eropa yang memiliki inovasi mutakhir harus menyerah dengan Rusia, karena sektor industrinya bergantung kepada gas Rusia. Sementara Indonesia memiliki segalanya, dengan kemandirian dan kedaulatan energi, Indonesia bisa menjadi negara maju. (*)
Editor : Ricky Juliansyah
