Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi, Begini Kata Pengamat : Kalau Perlu Dilakukan Perampingan Kabinet!

RADARDEPOK.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menimbulkan riak di masyarakat. Sejumlah suara penolak menggema dari sejumlah wilayah.

Massa dari kalangan pelajar SMA di Wamena, Jayapura, Papua pada Senin (16/2), menggelar demonstrasi untuk menolak program MBG yang sedang digencarkan Presiden Prabowo. Demonstrasi itu pun diwarnai bentrokan antara pendemo dengan aparat.

Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.

"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI.

YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.

Baca Juga: Tegas! Mahasiswa UI Desak Pemerintah untuk Cabut Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Evaluasi MBG

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menuturkan, pemerintah perlu secara transparan, memaparkan tata kelola MBG. Termasuk, kolaborasi antara sekolah dan Badan Gizi Nasional (BGN)

“Kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua, termasuk kantin sekolah, sangat penting untuk memastikan kualitas makanan yang disediakan sesuai dengan selera anak-anak,” ujar Trubus Rahardiansyah kepada Radar Depok, Selasa (18/2).

Trubus Rahardiansyah menyatakan, pemerintah perlu lebih fokus pada tata kelola program, dan pelibatan kolaborasi yang lebih intensif antara sekolah dan pihak terkait. Tak kalah penting, refocusing anggaran yang selektif dalam pemotongan anggaran. Agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin.

“Pemerintah harus menata kembali kelolanya, terutama dalam hal prioritas dan efisiensi anggaran, agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Trubus Rahardiansyah.

Lebih lanjut, terang Trubus Rahardiansyah, salah satu masalah dalam pelaksanaan program MBG adalah penggunaan catering, yang menurutnya kurang mendukung tujuan utama program ini. Yakni meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian sekitar sekolah.

“Sebenarnya, jika menggunakan kantin sekolah, ini bisa memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar,” kata Trubus Rahardiansyah.

Trubus Rahardiansyah juga memperhatikan penolakan yang lebih besar di daerah seperti Papua, yang disebabkan perencanaan kurang matang.

“Di Papua, penolakan lebih berkaitan dengan kelompok-kelompok yang selama ini memiliki hubungan dengan gerakan separatis Papua Merdeka,” ujar Trubus Rahardiansyah.

Trubus Rahardiansyah menyatakan pentingnya untuk memprioritaskan pelaksanaan MBG di daerah yang lebih membutuhkan, seperti wilayah miskin ekstrem.