Sedih Bener! KNPI Depok Ternyata Belum jadi Prioritas, Tiga Tahun Tanpa Anggaran

RADARDEPOK.COM – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok tidak menjadi prioritas dalam alokasi anggaran Pemkot Depok selama tiga tahun terakhir. Padahal, organisasi tersebut merupakan wadah resmi dan strategis bagi pembinaan generasi muda.

Ketua DPD KNPI Kota Depok, Army Mulyanto menjelaskan selama tiga tahun masa kepemimpinannya, organisasi kepemudaan tersebut nyaris tak berjalan optimal, akibat minimnya dukungan anggaran dan perhatian dari pemerintah kota.

“Dari awal menjabat, kami tidak punya dukungan anggaran. Selama ini muter pakai dompet kanan, dompet kiri, dan bantuan donatur,” jelas Army Mulyanto kepada Radar Depok.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Kadisporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto tak menampik, KNPI Kota Depok memang tidak mendapatkan alokasi dana dalam tiga tahun terakhir. Dia menyebut pertimbangan alokasi anggaran didasarkan pada skala prioritas pembangunan yang lebih luas.

Baca Juga: Jabat Ketua PK KNPI Sukmajaya, Gibran Dorong Kolektifitas dan Sinergitas antara Pemerintah dan Pemuda

“Memang secara ketentuan memungkinkan (KNPI menerima dana), tapi harus melalui mekanisme pengajuan dan evaluasi yang panjang. Tapi artinya itu lebih kepada prioritas lah ya, prioritas penanggaran juga prioritas pembangunan yang lainnya, tapi ini tidak dalam artian untuk mengecilkan peran-peran pemuda. Ini bukan hal yang baru. Tahun kemarin, tahun ini, belum ada,” jelas Eko Herwiyanto kepada Radar Depok usai menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) KNPI, Minggu (6/7).

Hal ini bertolak belakang dengan penjelasan Eko mengenai KNPI, yang merupakan wadah strategis penting dalam membentuk karakter kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di Kota Depok.

“Pemuda di Kota Depok itu proporsinya sangat besar, sekitar 25 persen dari total penduduk. Maka organisasi kepemudaan yang solid sangat dibutuhkan,” ujar Eko.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menjelaskan, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perda Kepemudaan, mencangkup dukungan anggaran baik dari pemerintah, swasta maupun yang lain.

Baca Juga: Walikota Depok : Santunan Kematian Disetop buat Sekolah Swasta Gratis, Retribusi Makam Tidak Berbayar

“Sebenernya dalam Perda itu mengamanatkan juga dukungan pemerintah dalam hal penganggaran makanya ke depan kita harus lebih baik lagi berkomunikasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kota sehingga, termasuk juga kami di DPRD,” jelas Ade Supriyatna.

Menurut Ade, anggaran tersebut nantinya berasal dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dan mengaku siap mengawal penganggaran untuk KNPI Kota Depok.

"Iya siap, artinya komunikasinya harus jalan juga ke kami di DPRD, ke pemerintah kota jadi semuanya bagus kondisinya. Rencana mau diusulkan di ABT, termasuk support buat Musda,” tandas Ade. ***