RADARDEPOK.COM-Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) turut mengkritisi kurangnya sosialisasi Pilkada Depok 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.
KISP meminta, KPU Kota Depok untuk bekerja jauh jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada Depok 2024 pada 27 November berlangsung. Sehingga, banyak masyarakat yang dapat memberikan partisipasinya.
Sekjen KISP, Azka Abdi Amrurobbi menegaskan, KPU Kota Depok harus menggencarkan sosialisasi terkait proses, tahapan, hingga hal bersifat substansial jelang pesta demokrasi nanti.
"Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bahwa KPU jangan hanya kerja menjelang Pemilu atau Pilkada," pinta Azka Abdi Amrurobbi saat dikonfirmasi Radar Depok, Senin (7/10).
Azka Abdi Amrurobbi menyarankan, KPU Kota Depok untuk memanfaatkan platform digital dalam melakukan sosialisasi. Hal itu sangat mungkin dilakukan, mengingat adanya kenaikan anggaran dalam Pilkada Depok 2024.
Baca Juga: Kinerja Jeblok KPU Depok : Anggaran Besar, Sosialisasi Tak Beredar, Angka Golput Terancam Membesar!
Contohnya, kata Azka Abdi Amrurobbi, KPU Kota Depok menggunakan platform digital seperti Meta, Facebook, Instagram, dan aplikasi lainnya. Sebab, cara itu akan lebih efektif daripada sosialisasi secara door to door.
"KPU Depok tidak boleh selalu beralasan waktunya mepet, timnya sedikit, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dengan digital leadership atau kepemimpinan digital," ujar Azka Abdi Amrurobbi.
Apalagi, jelas Azka Abdi Amrurobbi, Kota Depok merupakan daerah urban yang termasuk modern, seharusnya hal itu dibarengi dengan kemudahan akses informasi.
"KPU Kota Depok bisa saja mungkin hanya kerja menjelang Pilkada seperti itu. Harusnya masyarakat itu sudah paham Pilkada itu 27 November. Minimal hari pencoblosan saja harus sudah paham. Kalau hari pencoblosan saja tidak tahu berarti harus dipertanyakan," beber Azka Abdi Amrurobbi.
Soal kenaikan anggaran hampir Rp10 miliar, ungkap Azka Abdi Amrurobbi, seharusnya KPU Kota Depok mengalokasikan anggaran khusus sosialisasi, sehingga target partisipasi pemilih sebesar 80 persen dapat tercapai.
"Minimal, akun pribadi komisoner memposting tahapan tahapan Pilkada. Jadi tidak hanya masyarakat diberikan informasi melalui akun resmi KPU Depok maupun Bawaslu, inilah yang perlu dipertanyakan, apakah mereka peduli dengan Pilkada ini," papar Azka Abdi Amrurobbi.
Selanjutnya, tutur Azka Abdi Amrurobbi, KPU Kota Depok masih memiliki tugas berat untuk menggencarkan sosialisasi secara massif. Mengingat, kegiatan sosialiasi yang dilakukan baru sekitar 50 persen.
Baca Juga: Foya-foya Cuan Ala KPU Depok : Ramai-ramai Warga Sebut Tidak Tahu Ada Pilkada
"KPU Depok harus mati matian, kalau baru 50 persen, berarti masih ada 50 persen lagi yang belum dilakukan, atau bahkan ketidakterlaksanaan sosialisasi ini juga perlu diperhatikan KPU dan Bawaslu, karena berdampak pada partisipasi," tandas Azka Abdi Amrurobbi.