DEPOK – Tepat dua tahun kepemimpinan Walikota Depok Mohammad Idris dan Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna, juga menjadi sorotan anggota legislatif Kota Depok. Mereka menilai, banyak hal yang masih perlu dibenahi oleh keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan, yang perlu dibenahi oleh Pemkot Depok adalah data aset, sertifikasi aset-aset milik pemkot, dan penyelesaian aset berupa fasos fasum dari pengembang yang belum diserahkan ke pemkot Depok. Benahi juga ketertiban umum di jalan-jalan, terutama kawasan Margonda. Karena masih banyaknya PKL yang menggunakan bahu jalan. “Anjal dan gepeng masih tampak hilir mudik. Penerangan jalan umum juga perlu ditambah, terutama di daerah jalan yang gelap. Seperti di Tapos, Kalimulya, dan Cilangkap. Juga di taman-taman untuk mencegah terjadinya tindak asusila,” paparnya. Tetapi, Kota Depok juga sudah menorehkan sejumlah prestasi selama dua tahun ini, yaitu diraihnya piala Adipura, lima kali berturut-turut WTP untuk laporan keuangan, dan dibangunya taman-taman. “Kami juga mengapresiasi kinerja BKPSDM yang sudah punya simpeg atau system database kepegawaian yang baik dan mulai dirintisnya pelayanan publik berbasis smart city yang dikomandoi Diskominfo,” tutur Qurtifa. Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Sri Kustiani memandang kinerja Idris-Pradi sudah baik di dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Karena sudah banyak yang dikerjakan, termasuk membuat kios-kios untuk UKM. “Kami masih memfokuskan ke pajak daerah dan pariwisata, pertanian, UMKM dan investasi,” kata Nunung—sapaan Sri Kustiani—kepada Radar Depok. Namun, memang masih ada yang harus diperbaiki lagi agar ke depannya lebih baik, terutama dalam menangani masalah pajak daerah dan pariwisata meliputi pajak hotel, restoran dan rumah kos. “Menggunakan teknologi informasi, pendapatan derah dan pemanfaatan situ sebagai destinasi wisata dan peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan untuk segi pertanian yaitu cara peningkatan agro bisnis perikanan, ikan hias/ tanaman hias dengan meningkatkan pemasaran sampai ke tingkat ekspor,” harapnya. Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Mazhab HM menilai, dua tahun kepemimpinan Idris Pradi masih berjalan seperti biasa, dan cenderung masih meneruskan pola sebelumnya. Hal ini, lanjut Mazhab,  terjadi karena RPJMD masa kepemimpinan Idris-Pradi baru dimulai 2017. Artinya, baru satu tahun masa kepemimpinan Idris-Pradi menggunakan RPJMD produknya. Dan di tahun 2018 inilah ada beberapa janji walikota di bidang pembangunan yang akan segera dilaksanakan, seperti pembangunan alun-alun dan lainnya. “Komisi C selalu mendorong dan memback up agar memaksimalkan RPJMD. Karena RPJMD lah termuat janji-janji walikota, kalau sekarang belum maksimal. Kami sangat memahaminya dengan alasan yang saya uraikan tadi,” tandasnya. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Lahmudin Abdullah menambahkan, terkait pembangunan RSUD adalah keinginan masyarakat yang cukup lama. Dan ini sudah dimulai sejak era Walikota Nur Mahmudi Ismail. “Kami juga terus mendorong agar pembangunan RSUD bisa segera dirasakan manfaatnya. Dan perlu ditingkatkan juga di sektor pendidikan, karena baru satu sekolah yakni SMP 26 yang dibangun,” terang Lahmudin kepada Radar Depok. Lahmudin melanjutkan, perlu dibenahi juga pencanangan budaya lokal, serta sektor pariwisata yang bisa dikelola pemkot Depok. (cky)