DEPOK – Menjelang pelaksanaan debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, yang akan digelar Jumat (22/6), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polda Jabar bakal membuat skala prioritas pada acara debat tersebut.
Hasil evaluasi pelaksanaan debat kedua di Kota Depok, dan jaminan keamanan diharapkan menjadi acuan debat publik ketiga pasangan calon saat rapat koordinasi di kantor KPU Jabar, kemarin (6/6).
“Debat publik ketiga akan tetap berjalan sesuai perintah PKPU. Khusus masalah keamanan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polda dan Bawaslu Jabar,” kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat kepada wartawan.
Hasil evaluasi debat pertama dan kedua, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satunya kenyamanan serta daya tampung peserta dan pendukung. Begitu pula aspek keamanan, perlu jaminan dari Polda terutama dalam menghadapi situasi darurat.
Sebelumnya, KPU Jabar menegaskan, seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur Jabar dilarang mengampanyekan calon presiden saat pelaksanaan debat publik ketiga Pilgub Jawa Barat 2018.
"Itu sebenarnya sudah tertuang dalam PKPU (larangan mengampanye Capres saat debat publik). Debat kandidat harus bersifat edukatif," kata Yayat, beberapa waktu lalu.
Yayat juga menekankan bahwa debat publik kandidat Pilgub Jabar harus disampaikan dengan tertib, sopan, mendidik, bijaksana, dan tidak provokatif. "Hal itu sesuai dengan Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yakni Pasal 18 Nomor 4 Tahun 2017," kata Yayat.
Selain itu, materi debat publik kandidat Pilgub Jawa Barat yang disampaikan pasangan calon harus menampilkan visi dan misi yang mengarah pada peningkatkan kesejahteraan umum, pelayanan publik, memajukan daerah, menyelesaikan masalah daerah, menyingkronkan pembangunan daerah dan nasional, serta memperkokoh NKRI.
"Kalau di luar itu berarti sudah melenceng dari PKPU tersebut," ucap Yayat.
Ketika ditanyakan apakah KPU Jabar telah menyiapkan sanksi jika pada debat publik ketiga masih ada calon yang melanggar aturan seperti pada debat publik kedua, Yayat menuturkan akan ada sanksi.
"Sanksinya administrarif, kecuali yang provokatif. Kalau itu masuknya pidana pemilu, itu urusannya di pengadilan di Gakumdu, bukan oleh KPU," tegas dia.
Sementara itu, tuntutan jaminan keamanan ditanggapi langsung Kasubdit Politik Polda Jabar, AKBP Ade Solihin. Ia berjanji memaksimalkan anggotanya untuk memberi rasa aman bagi peserta dan pendukung. "Intinya kami menjamin keamanan debat," tegasnya.
Menurut rencana, debat publik ketiga akan berlangsung di Hotel Grand Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Bandung, 22 Juni 2018. Kegiatan itu juga disiarkan langsung dua TV penyelenggara yakni TV One dan Metro TV pukul 19.30 hingga 21.30 wib.
Pemuda Muhammadiyah Tegaskan Netral
Terpisah, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jabar, Iu Rusliana, menegaskan organisasi yang dipimpinnya bersikap netral, tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilgub Jabar.
"Secara organisasi, Pemuda Muhammadiyah itu netral. Tidak pernah sekali pun kami membahas di internal, melalui rapat atau keputusan resmi menyatakan dukungan, karena jelas bertentangan dengan aturan dan etika organisasi Muhammadiyah," kata Iu Rusliana, dalam rilisnya, Rabu (6/6).
Secara individu, lanjut Iu Rusliana, dirinya pun berusaha menahan diri untuk tidak masuk ke pusaran tarik menarik kepentingan politik dukungan. Hal ini dilakukannya untuk menjaga keutuhan organisasi, mengingat aspirasi politik para kader beragam.
"Bahwa ada kader-kader yang aktif menjadi tim sukses, dipersilakan, namun tak usah membawa nama Pemuda Muhammadiyah. Percaya diri saja, tidak usah bawa-bawa organisasi," ujarnya.
Oleh karena itu, Iu Rusliana menyatakan keberatan dan menyayangkan adanya pernyataan dan pemberitaan tentang dukungan Pemuda Muhammadiyah kepada salah satu paslon di Pilgub Jabar.
"Saya kaget membaca beritanya, walaupun telah dikoreksi, namun tetap saja jejak digital itu tak bisa dihapus. Menyedihkan rasanya melihat organisasi besar ini seperti dijual murah," katanya.
Iu Rusliana pun mengingatkan para kandidat, bahwa untuk meraih dukungan warga Muhammadiyah cukup dengan memberikan penjelasan dan program yang berpihak kepada rakyat dan umat. Tidak perlu dengan mencari para petualang politik di Muhammadiyah untuk menyatakan deklarasi dukungan.
"Warga Muhammadiyah itu sudah cerdas. Memiliki preferensi politik yang kritis dan memahami bahwa dakwah kebangsaan sangat penting. Pasti memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak baik, pro umat dan programnya diyakini realistis dan sangat memajukan warga Jabar," tegasnya. (tbn/pr/gun/**)