JAKARTA – Kehilangan koper dan tas milik jamaah haji diharapkan tidak terjadi lagi setelah kebijakan baru ini. Sebab, mulai musim haji tahun ini, koper dan paspor jamaah akan diberi tanda khusus oleh kementerian agama (Kemenag).
“Paspor dan koper jamaah tahun ini akan diberi tanda warna. Setiap rombongan jamaah dalam satu kloter akan menggunakan tanda warna yang berbeda,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali.
Keputusan itu merupakan salah satu yang dibahas dalam rapat koordinasi persiapan operasional haji di Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah. Rakor yang dipimpin Menag Lukman Hakim Saifuddin itu dihadiri Staf Khusus Menag Hadi Rahman, Sesditjen PHU Muhajirin Yanis, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim, Konjen RI di Jeddah M Heri Sarifudin serta jajaran KUH-KJRI Jeddah.
Nizar menjelaskan, satu kloter jamaah terbagi menjadi 9 atau 10 rombongan. Masing-masing rombongan dipimpin oleh Ketua Rombongan (Karom). Setiap rombongan beranggotakan sekitar 40 orang yang terbagi dalam empat regu dan dipimpin Ketua Regu (Karu).
Menurut Nizar, pemberian tanda warna bertujuan untuk memudahkan identifikasi, baik bagi jamaah sendiri, ketua regu dan ketua rombongan, maupun petugas kloter dan petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Tanda warna itu akan ditempel pada paspor dan tas koper setiap jamaah.
“Tanda warna di koper akan memudahkan dan mempercepat distribusi koper sesuai kelompok rombongan hingga lokasi sektor pemondokan dan nomor hotel. Koper ini nanti sudah dilabeli sejak di kabupaten masing-masing," jelas Nizar.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi inovasi layanan haji kali ini. Menag minta agar teknisnya dilakukan secara cermat dan segera disosialisasikan ke Kanwil dan Kemenag sebagai pelaksana di lapangan.
“Awasi betul supaya tidak sampai terjadi kesalahan. Satu saja ada kesalahan pasang label warna, akan menyulitkan saat pendistribusian kopernya," kata Menag mengingatkan.
Menag mengatakan, "Berbagai inovasi seperti ini perlu dilakukan untuk terus memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah."
Jamaah haji reguler dari Indonesia tahun ini berjumlah 204 ribu orang. Selama di Makkah, mereka akan ditempatkan dalam 11 sektor yang tersebar di tujuh wilayah, yaitu: Syisyah, Raudhah, Mahbas Jin, Aziziah, Rei Bakhsy, Misfalah, dan Jarwal.
Selain itu, layanan imigrasi Arab Saudi untuk jemaah haji akan dihadirkan di Indonesia. Untuk pertama kalinya, tahun ini layanan biometrics yang mencakup pendataan 10 sidik jari dan foto wajah setiap jemaah haji dilakukan di asrama haji di 18 Embarkasi seluruh Indonesia.
"Dengan layanan imigrasi di tanah air, maka waktu dan tenaga jemaah haji kita akan jauh terhemat. Mereka tak perlu lagi antre berjam-jam menunggu proses imigrasi di bandara Madinah maupun Jeddah," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu (9/6).
Menurut Lukman, tahun ini ada dua proses inovatif terkait imigrasi yang akan dilakukan di embarkasi haji di Indonesia. Pertama, proses perekaman data jemaah yang akan dilaksanakan di seluruh embarkasi, baik utama maupun antara. Proses ini mencakup perekaman biometrics.
Kedua, proses pre-clearance (verifikasi akhir) yang tahun ini baru diberlakukan ujicoba di tiga embarkasi, yaitu Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS), dan Embarkasi Surabaya (SUB). Khusus dari ketiga embarkasi tersebut, jemaah akan melakukan proses verifikasi akhir (pre clearence) berupa perekaman satu sidik jari dan stempel paspor di Bandara Cengkareng dan Surabaya.
Saat ini, ada 18 embarkasi di Indonesia, terdiri dari 13 Embarkasi Utama dan lima Embarkasi Antara. Embarkasi Utama meliputi Embarkasi Aceh (BTJ), Embarkasi Medan (MES), Embarkasi Padang (PDG), Embarkasi Batam (BTH), Embarkasi Palembang (PLM), Embarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG), Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS), Embarkasi Surakarta (SOC), Embarkasi Surabaya (SUB), Embarkasi Mataram (LOP), Embarkasi Banjarmasin (BDJ), Embarkasi Balikpapan (BPN), dan Embarkasi Ujung Pandang (UPG).
Sedangkan Embarkasi Antara ada di Provinsi Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.
"Intinya, sebagian besar proses imigrasi Saudi sekarang dilakukan di semua asrama haji di tanah air," ucapnya.
Perbedaan dari kedua proses tersebut, lanjut Lukman, terletak pada perlakuan kepada jemaah saat tiba di Bandara Madinah dan Jeddah. Untuk jemaah haji yang berangkat dari embarkasi JKG (Lampung, DKI Jakarta, Banten), JKS (Jawa Barat), dan SUB (Jawa Timur, Bali, dan NTT), karena sudah dilakukan proses pre-clearance di Bandara Cengkareng dan Bandara Surabaya, maka mereka akan diperlakukan sebagaimana proses penumpang di penerbangan domestik.
"Tidak ada lagi proses imigrasi di Bandara Madinah dan Jeddah pada saat kedatangan. Jemaah bisa langsung menuju bus setibanya di bandara. Sementara jemaah dari selain JKG, JKS, dan SUB hanya akan didata satu sidik jari dan pengecapan paspor saat proses imigrasi di Bandara Madinah dan Jeddah,” jelasnya.
Dia menambahkan, Saudi akan mengirimkan petugas imigrasinya ke Indonesia untuk bertugas pada seluruh embarkasi di Indonesia. (oni/esy/jpnn)