DITEKEN: B.J Habibie saat menandatangani plakat peluncuran Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), yang berlangsung di Balai Sidang UI, kampus Depok. Tampak hadir Rektor UI, Muhammad Anis, Dekan FIA UI, Eko Prasojo, serta Ketua Dewan Pengurus Habibie Center, Sofian Effendi. Foto : UI FOR RADAR DEPOK
Tepat di Ulang Tahun Presiden RI ke-3
RADARDEPOK.COM, DEPOK- Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) berkolaborasi dengan The Habibie Center meluncurkan Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Presiden RI ke-3 Prof. Dr.-Ing. H. B.J. Habibie hadir dalam peresmian HIPPG sekaligus memberikan Orasi Ilmiah berkenaan dengan Demokrasi, Pembangunan, dan Governansi di Indonesia.
Laporan: Muhammad Agung HR – Depok
Inisiasi FIA UI membentuk HIPPG diharapkan dapat mendukung Pemerintahan Indonesia di dalam menguatkan tata kelola pemerintah yang demokratis.
Peluncuran HIPPG berlangsung Selasa (25/6) di Balai Sidang UI, kampus Depok. Tampak hadir Rektor UI, Muhammad Anis, Dekan FIA UI, Eko Prasojo, serta Ketua Dewan Pengurus Habibie Center, Sofian Effendi. Acara ini juga bertepatan dengan ulang tahun tokoh yang akrab disapa BJ Habibie.
Rektor UI, Prof Anis menuturkan, pembentukan HIPPG merupakan bentuk kontribusi FIA UI terhadap keberlanjutan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Indonesia. Terekam dalam catatan sejarah, Presiden RI ke-3 BJ Habibie mewujudnyatakan transformasi tatanan politik dan tata kelola pemerintahan melalui berbagai produk peraturan perundangan.
“Seperti Undang-Undang 2/1999 Partai Politik; UU. 3/1999 Pemilu; paket undang-undang desentralisasi pemerintahan tahun 1999, dan UU. 28/1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Berbagai kebijakan strategis nasional tersebut adalah tonggak bagi demokrasi dan governansi serta pembangunan Indonesia selanjutnya,” ungkap Anis.
Latar belakang pendirian HIPPG adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia. Meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai.
Di antaranya, perubahan lingkungan strategis yang dinamis; rendahnya kualitas kepemimpinan; kebijakan publik yang tidak adaptif; rendahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan; dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.
Untuk itu, FIA UI berinisiasi membentuk sebuah lembaga yang fokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis. Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti mengatakan, HIPPG memiliki sejumlah peran sentral. Pertama, memproduksi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Kedua, advokasi kebijakan. Ketiga, sebagai poros pengetahuan dalam proses kebijakan dan tata kelola pemerintahan. “Serta melatih dan memberikan asistensi bagi pembuat kebijakan dan analis kebijakan,” terang Rifelly.
Berbagai kegiatan ini bertujuan memperkuat kebijakan berbasis bukti (Evidence based Policy), menjembatani produksi pengetahuan untuk kebijakan dan memperkuat kapabilitas pembuat kebijakan. “Diharapkan inisiatif ini semakin memperkuat peran FIA UI di dalam mengembangkan ilmu studi administrasi, kebijakan serta tata kelola stratejik untuk kepentingan pembangunan bangsa”. (*)