CARA BARU : Warga menunjukkan sistem aplikasi pembayaran SPP non tunai melalui Gopay, Selasa (18/2). Hal tersebut sebagai upaya penerapan digitalisasi sekolah dan dianggap mempermudah orang tua dalam membayar SPP. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kemajuan teknologi bukan hanya sebatas pada transportasi online semata, tapi kini sudah sampai di dunia pendidikan. Terbaru, adanya layanan pembayaran uang SPP sekolah menggunakan aplikasi GoPay. Namun, hal itu malah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema menilai, pembayaran uang sekolah memakai fintek merupakan salah satu inovasi era digital. Sistem bayar SPP pakai GoPay sebenarnya hal yang mungkin dianggap lebih praktis. “Persoalannya bukan maju atau mundur. Melainkan dalam kata GoPay, orang langsung ingat Nadiem, karena ia pemilik utama saham GoPay. Maka akan terjadi konflik kepentingan,” ucap Doni kepada Radar Depok, Selasa (18/2). Doni mengatakan, jika fitur ini ada pasca Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), maka dirasa mungkin ada penyalahgunaan kekuasaan secara tidak langsung. “Saham terbesar GoPay kan milik Nadiem. Tapi kalau Nadiem tidak tahu, dan ini murni inovasi tim GoPay saya rasa ia punya tanggung jawab moral meminta tim GoPay menutup fitur ini. Karena ada konflik kepentingan dalam pendidikan. Lebih dari itu, persepsi publik akan jelek terhadap Nadiem,” tegas Doni. Meski begitu lanjut Doni, membayar SPP sebenarnya bentuk komunikasi orang tua dan sekolah lewat anak. Maka bayar kontan seperti masa lalu ada unsur pendidikannya. “Sebaiknya fitur bayar SPP pakai GoPay ditutup, karena ini akan membawa citra kurang baik bagi Nadiem. Kalau mau bayar pakai uang digital, sudah ada bank konvensional lewat debit atau transfer, atau yang lain nya,” tandasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin menilai, kebijakan pembayaran SPP melalui GoPay di Depok hanya berlaku bagi sekolah swasta. Sebab, sekolah negeri tidak ada uang SPP. “Kebijakan ini tentunya hanya berlaku untuk sekolah swasta,” ungkap Thamrin kepada Radar Depok, Selasa (18/2). Thamrin mengaku, saat ini banyak sekolah swasta yang sudah bekerjasama dengan perbankan untuk pembayaran SPP, dengan membuka loket khusus yang disediakan bank. “Alangkah baiknya sekolah swasta yang sudah bekerjasama dengan bank, tetap menerapkan hal itu,” tuturnya. Meski begitu, Thamrin berharap, jangan sampai ada cara yang lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja tetapi malah memutus komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Sehingga orang tua tidak mengetahui perkembangan sekolah anaknya. Thamrin tak menampik jika keberadaan aplikasi merupakan wujud dari kemajuan teknologi yang dapat memudahkan masyarakat. Tetapi jangan sampai kemajuan tersebut mengubah sosialisasi di antara masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Kota Depok, Mulya mengaku, belum begitu paham mekanisme pembayaran SPP melalui aplikasi GoPay. Ia menilai, jika memang harus diterapkan sebaiknya dilihat dulu untung ruginya bagi masyarakat dan dunia pendidikan. “Saya belum tahu ada bayar SPP pakai GoPay. Tapi bila indikatornya memudahkan, dan tidak merugikan kenapa tidak,” ucap Mulya kepada Radar Depok. Mulya mengatakan, sebelum menjadi mitra GoPay sekolah harus terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas Pendidikan Kota Depok. “Sekalipun aplikasi itu sudah ada, tapi sekolah harus punya akun, dan itu perlu izin Disdik,” tegasnya. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudi Kurniawan mengatakan, jika aplikasi tersebut dibutuhkan untuk kemajuan dan memudahkan orang tua murid maka perlu diapresiasi. Hanya saja sistemnya harus diintegrasikan dari pemerintah ke sekolah. “Sehingga ada standarisasi biaya yang dibebankan ke orang tua murid,” kata Rudi. Menyikapi sistem pembayaran tersebut, warga Kelurahan Sawangan Baru, Nurmayanti mengaku, terobosan Gojek dalam pembayaran SPP melalui GoPay harus dijelaskan mekanismenya. “Sudah dapat infonya, tapi masih belum akurat informasinya,” ujar Nurmayanti. Pihak terkait menurutnya harus menginformasikan dengan jelas. Misalnya, sekolah mana saja di Kota Depok yang bekerjasama melalui pembayaran GoPay, sistem pembayaran, besaran, dan lainnya. “Harus ada sosialisasi di sekolah yang bekerjasama dengan Gojek,” harapnya. Orang tua murid lainnya, Adeline Deasyka (29) mengatakan, pembayaran SPP pakai GoPay tidak memiliki perbedaan dengan pembayaran digital lainnya, seperti M-Banking. "GoPay kan punya Gojek. Nah Menteri pendidikan yang punya gojek. Kenapa harus GoPay, kenapa tidak pakai basis pembayaran lain," tutur Adeline. Ibu rumah tangga dengan dua anak tersebut mengatakan, apabila pembayaran melalui GoPay akan kerja dua kali. Karena harus mengisi saldo alias top up untuk mengisi GoPay. Selain itu, keuntungan apa yang ditawarkan bila pembayaran melalui sistem tersebut. Misalkan mendapat poin-poin yang nantinya dapat digunakan kebutuhan lain. "Itu menurut saya, silakan kebijakan ada di pemerintah. tapi tolong lihat orang tua yang sudah lanjut, tidak mengerti penggunaan GoPay," tuturnya. Warga Jalan Akasia I Kelurahan Abadijaya, Dian Resirenan (42) mengaku, tidak memahami pembayaran via online tersebut. “Ya mungkin saya harus mempelajarinya dulu biar menguasai teknis pembayarannya seperti apa, ambil sisi positifnya saja,” singkat Dian. (rd)   Jurnalis : Tim Radar Depok Editor : Pebri Mulya (IG : @pebrimulya)