BERAKTIFITAS: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) beraktifitas di Balaikota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, JAKARTA - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut tahun 2019 sudah siap akan terima gaji. Sebanyak 197.117 formasi dibuka dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2019. Rinciannya  instansi pusat sebanyak 37.854 formasi meliputi 74 kementerian/lembaga dan 159.257 formasi meliputi 467 pemerintahan daerah. Mereka yang lolos seleksi CPNS 2019 akan bertugas di wilayah kerja masing-masing dan mendapatkan gaji dari negara. Aturan mengenai gaji CPNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil. Meski gaji pokoknya tergolong kecil setara upah minimum, tetapi PNS terkenal dengan banyaknya tunjangan kinerja. Bahkan, di beberapa instansi, tunjangannya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokoknya. Meski begitu, tak ada aturan pemerintah yang mengatur soal tunjangan. Setiap institusi memiliki kebijakan sendiri soal tunjangan bagi PNS, baik di pusat ataupun di daerah. "Tergantung instansi masing-masing. Tunjangan kinerja di Jakarta pun berbeda dengan yang NTB," kata Kepala Humas BKN, Mohammad Ridwan. Berikut rincian gaji terbaru PNS diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019: Gaji PNS golongan 1 IA: Rp 1.560.800 IB: Rp 1.704.500 IC: Rp 1.776.600 ID: Rp 1.815.800   Gaji PNS golongan 2 IIA: Rp 2.022.200 IIB: Rp 2.208.400 IIC: Rp 2.301.800 IID: Rp 2.399.200   Gaji terbaru PNS golongan 3 IIIA: Rp 2.579.400 IIIB: Rp 2.688.500 IIIC: Rp 2.802.300 IIID: Rp 2.920.800   Gaji terbaru PNS golongan 4 IVA: 3.044.300 IVB: 3.173.100 IVC: 3.307.300 IVD: RP 3.447.200 IVE: Rp 3.593.100 Daftar gaji di atas merupajkan gaji pokok, belum termasuk tunjangan yang besarannya tergantung golongan dan Masa Kerja Golongan (MKG). Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai Jabatan Fungsional Kataloger. Pemberian tunjangan itu berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger. Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Atas pertimbangan tersebut, pada 26 Juli 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger. “Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” sebut pasal 2 Perpres ini. Adapun dana untuk tunjangan Kataloger bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian Tunjangan Kataloger dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019. Berikut besaran tunjangan tersebut: Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian

1. Kataloger Ahli Madya Rp 1,26 juta
2. Kataloger Ahli Muda Rp 960.000
3. Kataloger Ahli pertama Rp 540.000

  Jenjang jabatan Fungsional Keterampilan

1. Kataloger Penyelia Rp 780.000
2. Kataloger Pelaksana Lanjutan/mahir Rp 450.000
3. Kataloger Pelaksana/Terampil Rp 360.000
4. Kataloger Pelaksana Pemula Rp 300.000

  Editor : Pebri Mulya