RASAKAN MANFAAT : Dian Maulida, salah satu peserta JKN-KIS asal Kota Depok, mengaku telah merasakan manfaat menggunakan aplikasi Mobile JKN. FOTO : BPJS FOR RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM - Ditekennya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo, membuat adanya kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan, Sebelumnya, Jokowi sempat mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019, tetapi perubahan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam aturan terbaru, ada sejumlah hal yang berubah dan patut menjadi perhatian bagi masyarakat. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan di Perpres Nomor 64 Tahun 2020 : 1. Besaran iuran Pada pasal 34 Perpres tersebut, kenaikan iuran pada Kelas I dan Kelas II mandiri dimulai per 1 Juli 2020. Berikut rincian perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dari Januari 2020 hingga 2021. Januari-Maret 2020 berdasarkan Perpres 75 Tahun 2019: Kelas 1 Rp 160.000 Kelas 2 Rp 110.000 Kelas 3 Rp 42.000 April-Juni 2020 kembali ke Perpres 82 Tahun 2018: Kelas 1 Rp 80.000 Kelas 2 Rp 51.000 Kelas 3 Rp 25.500 Juli-Desember 2020 berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020: Kelas 1 Rp 150.000 Kelas 2 Rp 100.000 Kelas 3 Rp 25.500 (Rp 42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp 16.500) Iuran peserta PBI Menurut pasal 29, disebutkan bahwa iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Adapun iuran ini dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Iuran bayi baru lahir Peraturan baru ini juga mengatur iuran bagi bayi baru lahir, yaitu dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan. 2. Besaran denda Sedangkan untuk besaran denda adalah lima persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa atau prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:

• Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan
• Besar denda paling tinggi Rp 30.000.000
• Sementara itu, untuk tahun 2020, denda hanya dibebankan sebesar 2, 5 persen saja dengan ketentuan yang sama.

3. Peserta atau pemberi kerja tidak membayar iuran Jika peserta dan/atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya. Penghentian sementara berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila:

• Telah membayar iuran bulanan tertunggak, paling banyak 24 bulan
• Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan

Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila: Telah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak 6 bulan Membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan Adapun sisa iuran bulan yang masih tertunggak setelah pembayaran masih menjadi kewajiban peserta Untuk mempertahankan status kepesertaan, peserta harus membayar sisa iuran bulan yang masih tertunggak paling lambat pada tahun 2021. Dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap layanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya. 4. Pertimbangan kenaikan tarif iuran Dalam pasal 38 disebutkan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 ahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum. Kenaikan tarif akan memperhitungan sejumlah faktor, di antaranya inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Besaran iuran diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. 5. Jika Peserta tinggal di luar negeri Bagi peserta WNI yang tinggal di luar negeri sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi peserta PPU yang masih mendapatkan gaji atau upah di Indonesia. Dengan menghentikan kepesertaan sementara, peserta tidak mendapatkan manfaat layanan kesehatan. Saat kembali ke Indonesia, peserta wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan setelah kembali serta berhak memperoleh manfaat. (rd/net)   Editor : Pebri Mulya