AUDIENSI : Fraksi PKS DPRD Kota Depok menerima rombongan Forum Umat Bersatu Kota Depok (FUBD). Rombongan FUBD dipimpin oleh Habib Abdul Aziz Assegaf, serta 27 elemen umat pendukung FUBD beraudiensi dengan Fraksi PKS DPRD Kota Depok. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Fraksi PKS DPRD Kota Depok menerima rombongan Forum Umat Bersatu Kota Depok (FUBD), Senin (22/06). Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Depok tersebut, rombongan FUBD dipimpin Habib Abdul Aziz Assegaf, serta 27 elemen umat pendukung FUBD. Terdiri dari berbagai perwakilan majelis taklim, pondok pesantren, forum pengajian, dan sebagainya. Sementara dari Fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Sri Utami, didampingi anggota fraksi Moh Hafid Nasir, Khairullah, Hengky, dan Imam Musanto, serta didampingi tenaga ahli fraksi Adriyana Wira Santana. Ketua FUBD Habib Abdul Aziz Assegaf menyampaikan delapan Maklumat FUBD, berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat diajukan dan dibahas di DPR RI. Di antara butir maklumatnya, FUBD sesalkan adanya upaya menurunkan derajat ideologi negara Pancasila menjadi di bawah UU. Tidak dimasukkannya TAP MPR tentang Larangan Penyebaran Ideologi Komunisme juga menjadi sumber kecurigaan, seakan menjadi latar belakang adanya pihak tertentu dibalik pengusulan RUU HIP yang ingin menghidupkan kembali ideologi komunisme. Termasuk dengan menghapus sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menggantinya menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. “Padahal Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila juga dikuatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945. Artinya RUU HIP dianggap ingin merubah Dasar Negara dan Konstitusi Negara sekaligus,” tuturnya. Ketua Fraksi PKS Depok, Sri Utami mengaku merasa tersanjung atas kehadiran FUBD ke DPRD Depok yang menyampaikan aspirasi, dan sejalan dengan sikap F-PKS di DPR RI. “Bahaya RUU HIP terhadap ideologi Pancasila. Seakan melupakan warisan sejarah perjuangan para pendiri negara RI, termasuk di antaranya para alim ulama seperti KH Wahid Hasyim, KH Agus Salim, KH Kahar Muzakkir, dan Ki Bagus Hadikusumo, yang turut andil merumuskan Pancasila,” ungkap Sri. Selanjutnya, Sri mengatakan, akan meneruskan aspirasi tersebut kepada anggota F-PKS di DPR RI. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok yang juga Anggota DPRD Depok Komisi B, Moh Hafid Nasir menyatakan setuju dengan maklumat FUBD. “Sangat wajar adanya maklumat ini sebagai bagian dari aspirasi umat, yang mengingatkan para pengemban amanah di legislatif dan eksekutif akan bahaya bangkitnya paham komunisme. Fraksi PKS mendukung maklumat FUBD yang menolak tegas RUU HIP,” tegas Hafid kepada Radar Depok, Selasa (23/06). Senada, Anggota DPRD yang juga pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, Khairullah mengatakan, sepakat bahwa tafsir Pancasila oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan dan ingin merubah ideologi negara, harus ditolak. “Muhammadiyah, NU, MUI, dan berbagai ormas telah dengan tegas menyatakan menolak RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI,” ucapnya. Ia menilai, para alim ulama sepakat bahwa Pancasila sejalan dengan prinsip Islam, seperti prinsip Tauhid, Akhlaqul Karimah, Ukhuwwah, Musyawarah dan Keadilan. “Fraksi PKS siap mengawal amanah umat sebagaimana disampaikan dalam maklumat FUBD,” paparnya. Anggota DPRD dari PKS Dapil Pancoranmas, Imam Musanto menegaskan bahwa bagi umat, empat pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah landasan final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Ketika ada yang berupaya merubahnya, tentu sangat disesalkan. Umat harus mencatatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat dan kepercayaan yang telah diberikan pada wakil rakyat di DPR RI dalam pemilu lalu,” tandas Imam. Menurutnya, umat harus semakin sadar akan pentingnya politik keumatan. Kenali dengan baik, siapa yang setia pada NKRI dan siapa yang berkhianat. Selama ini lanjutnya, banyak yang berpura-pura mendekat pada umat, ulama, dan habaib, tapi kemudian malah ingin mengubah Pancasila, dan merugikan umat, alim ulama dan habaib. “Hal ini tak dapat dibiarkan. Pembahasan RUU HIP bukan hanya sekedar ditunda, tapi juga harus dibatalkan,” kata Imam. Selain itu, Ahmad Yani yang hadir sebagai bagian dari keluarga pejuang mengatakan mendapat amanat dari orang tua untuk melanjutkan perjuangan. Selama ini mereka yang menuding umat Islam ekstrem, fanatik, antiPancasila, dan sebagainya malah menampakkan sikap hipokrit. Ingin merubah Pancasila, diarahkan ke paham komunis atau liberal ekstrem. “Penting diadakan kembali pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dikenalkan terhadap sejarah pengkhianatan PKI. Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara agama. Tapi negara Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama,” ujarnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal FUBD, Abdul Ghofur Natsir menyatakan, yang paling berbahaya dalam RUU HIP di antaranya pada rancangan Pasal 7 tentang pemerasan Pancasila jadi trisila dan ekasila. “Selama ini mereka mengaku pembela Pancasila tapi sekarang malah mengubah Pancasila. Ini patut dicurigai sebagai bentuk balas dendam haluan ideologi komunis. Hampir semua partai turut mendukung pembahasan RUU HIP. Hanya satu partai yang bisa diharapkan untuk membela umat, yakni PKS,” tegasnya. (rd/gun)   Jurnalis : M. Agung HR (IG : @agungimpresi) Editor : Pebri Mulya