BERIKAN : Secara simbolis Plt Camat Tapos menyerahkan bantuan usaha kepada penerima PKH yang sudah graduasi, di aula Kantor Kelurahan Tapos, Selasa (28/07). FOTO : LULU/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Ada pemandangan yang aneh, saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH) di era new normal di aula Kantor Kelurahan Tapos, Selasa (28/07). Dirjen Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kementerian Sosial, yang seharusnya diterima Kepala Dinas (Kadis), hanya dihadiri Plt Camat Tapos. Pantas saja, Dirjen JSK RI, Rachmat Koesnadi sempat mengungkapkan kata-kata hiperbola. "Disini enak, warganya ramah, suasananya masih asri, jauh dari keramaian, ada tamannya. Sayang pak menteri berhalangan hadir, pasti dia senang kalau kesini," ucapnya Rachmat Koesnadi. Koesnadi menuturkan, biasanya dalam kegiatan ini dihadiri oleh 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi selama masa pandemi ini hanya 50persennya saja. "Kota Depok sendiri, jumlah KPM yaitu 27.456 keluarga. Dengan nominal hingga Juni mencapai Rp61.324.891.000," ucapnya kepada Radar Depok, Selasa (28/07). Tak hanya itu, dia juga menjelaskan dalam kesempatan kali ini juga mereka memberikan bantuan usaha kepada dua orang yang sudah graduasi. "Di Depok ada dua orang yang graduasi, yaitu pengusaha sayuran dan oengusaha sembako, yang kami berikan uang pembinaan dan sertifikat," tuturnya. Dia pun mengingatkan, agar KPM mengikuti segala persyaratan sebagai peberima PKH, salah satunya tidak boleh menjadi peserta bank emok. "Kami mengingatkan kepada KPM, bahwa syarat penerima PKH tidak boleh menjadi peserta bank emok atau bank keliling. Karena kami tidak ingin mereka susah, dapat PKH malah untuk menutup hutang, untuk kartu juga harap di pegang masing-masing," ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyebutkan sangat disayangkan Menteri tak bisa hadir ke Tapos, yang begitu beda dengan wilayah yang lain penyambutannya. Plt Camat Tapos, Anwar Nasihin menyebut, kegiatan ini lebih terasa manfaatnya untuk semua, dan program-programnya dapat membantu masyarakat khususnya di wilayah Tapos. Semoga bantuan yang diterima dapat dimanfaatkam dengan sebaik mungkin, serta yang mendapatkan modal usah, tentunya telah melalui seleksi dan tidak sembarangan. “Jangan sampai uang yang diberikan untuk bantuan modal malah dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya," pungkasnya. Pantauan Radar Depok, jadwal semula yang seharusnya dihadiri Menteri Sosial Juliari Batubara berhalangan hadir, kemudian digantikan Dirjen JSK RI, Rachmat Koesnadi. Begitu juga dengan Walikota Depok Mohammad Idris yang seharusnya hadir, dan tidak ada perwakilan dari dinas maupun asisten. Hanya Plt Camat Tapos Anwar Nasihin dan lurah. (rd/tul)   Besaran KPM Pertahun : Ibu Hamil : - Rp 3juta   Anak Usia 0-6 Tahun : - Rp 3juta   Anak SD : - Rp900 ribu   Anak SLTP : - Rp1.500.000   Anak SLTA : - Rp2 juta   Disabilitas Berat : - Rp2.400.000   Lanjut Usia 70 Tahun Keatas : - Rp2.400.000   Jurnalis : Lutviatul Fauziah Editor : Pebri Mulya