TINJAU : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Walikota Depok, saat meninjau penanganan pasien Covid-19 di RSUD Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Senin (15/09). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Walikota Depok, Mohammad Idris mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, Selasa (15/09). Pada kunjungan tersebut, Emil-sapaan Ridwan Kamil—memasuki control room yang ada di RSUD Depok kemudian berkomunikasi dengan pasien penderita virus Korona (Covid-19) melalui sambungan telepon. Dalam konperensi pers bersama wartawan, Emil mengatakan, Provinsi Jabar ingin memperkuat keputusan DKI Jakarta terkait pelaksanaan PSBB Ketat, yang berdampak pada regional Bodebek, dan nasional. Maka itu, Emil meminta warga Kota Depok untuk disiplin mengikuti arahan, karena status Kota Depok berada di risiko tinggi atau zona merah. “Dengan kedisplinan warga, mudah-mudahan membaik menjadi level sedang, ringan, dan hijau,” ungkap Emil kepada Radar Depok. Selain itu lanjutnya, untuk penanganan Covid-19 di Kota Depok pihaknya akan mendukung suplai swab test dan peralatan lainnya. Lalu mengupayakan penambahan ruangan ICU untuk membantu 19 rumah sakit di Kota Depok. Hal itu karena rumah sakit tersebut cepat penuh, dan RSUD hanya memiliki dua ruangan. Meski begitu, Emil mengapresiasi tingkat kesembuhan di Kota Depok yang mencapai di atas rata-rata Jabar, yakni 69 persen. Sementara rata-rata provindi Jabar baru mencapai 53 persen, dan seharusnya lebih banyak lagi, hingga diangka 70 persen. “Mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan dengan kekompakan Bodebek kasus bisa kita tekan,” tutur Emil. Sebelumnya, Emil sempat melontarkan pertanyaan kepada Idris yang mendampinginya. TINJAU : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Walikota Depok, saat meninjau penanganan pasien Covid-19 di RSUD Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Senin (15/09). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK   “Saya mau tanya lagi, apakah sudah satu persen dari jumlah penduduk Kota Depok yang sudah Swab PCR,” kata Emil. Menjawab pertanyaan Emil, Idris mengakui jumlah penduduk yang sudah menjalani Swab PCR belum mencapai satu persen dibandingkan total populasinya yang mencapai jutaan. “Total swab memang belum satu persen dari jumlah penduduk. Karena ini BPS hitungnya penduduk 2,4 juta. Sementara di Kementerian 1,8 juta. Makanya jauh sekali. Makanya sensus ini harus serius kalau bukan warga Depok jangan masukkan ke dalam jumlah penduduk,” kata Idris menjawab pertanyaan Emil. Pada kesempatan tersebut, Emil juga meminta Idris agar mengusulkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Depok soal penegakan protokol kesehatan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Bukan tanpa sebab, Emil menuturkan, hal tersebut dimaksudkan agar nantinya ada hakim yang dapat menindak langsung para pelanggar protokol kesehatan di jalanan. “Supaya semua segera jangan pakai konvensional, mengkonversi Perwal yang sanksi itu menjadi Perda. Kalau sudah ada Perda maka bisa ada tindak pidana ringan (Tipiring), di jalan bisa ada hakim memberikan sanksi,” ujar Emil. Terakhir soal DKI Jakarta yang kembali mengetatkan PSBB, Emil meminta Idris agar memperhatikan warga Depok yang terdampak. “Tolong monitor mereka yang terdampak kalau pengetatan di Jakarta berdampak ke Depok, apakah ada warga Depok yang naik karena dampak dari sana harus kita hitung juga,” tegasnya. Setelah mengunjungi Kota Depok, Emil mengikuti Rakor Penanganan Covid-19 di delapan provinsi utama melalui video conference di kantor Walikota Bogor. Rapat tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) sekaligus Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. TINJAU : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Walikota Depok, saat meninjau penanganan pasien Covid-19 di RSUD Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Senin (15/09). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK   Dalam rapat tersebut, Emil menyebutkan bahwa kawasan Bodebek, yakni Kota Depok, Bekasi, dan Bogor, serta Kabupaten Bogor dan Bekasi, yang berdekatan dengan DKI Jakarta menyumbang hampir 70 persen kasus Covid-19 di Jabar. Untuk itu, lewat rapat ini Emil meminta adanya manajemen koordinasi, termasuk bersama Provinsi Banten, sehingga penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek optimal dengan frekuensi yang sama. “Saya usulkan koordinasi itu dilakukan bukan hanya berdasarkan isu yang ada saja, namun berunding agar satu frekuensi dengan DKI Jakarta maupun Banten,” kata Emil melalui siaran pers. Menurutnya, kebijakan di Jabodetabek harus diberlakukan oleh satu manajemen koordinasi. Jangan sampai DKI Jakarta jalan dengan aturannya sendiri, dan provinsi penyangga seperti Jabar dan Banten pun miliki aturan masing-masing. "Mari kita bentuk koordinasi yang rutin,” tambahnya. Kepada para peserta ratas yang salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Emil berharap bahwa Bodebek siap berkoordinasi dan mendukung PSBB di Jakarta. Selain itu, dalam ratas tersebut, mantan Wali Kota Bandung ini juga melaporkan mengenai angka kematian di Jabar yang rendah yaitu di angka 2,4 persen. Namun, tingkat kesembuhan di Jabar juga masih rendah yakni sekitar 51-53 persen dan belum sesuai tingkat kesembuhan ideal di angka 70 persen. “Jadi, kami di Jabar ingin meminta bantuan kepada Menteri Kesehatan dalam meningkatkan angka kesembuhan di Jabar,” ujarnya. Sementara itu, terus melonjaknya pasien Covid-19 di Kota Depok membuat pemerintah daerah memutar otak untuk menyiasati tempat perawatan yang layak dan memadai. Penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok memecahkan rekor baru. Pada Selasa (15/09), total ada 124 pasien baru yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Depok. Walikota Depok, Mohammad Idris menuturkan, pihaknya telah mencoba menyulap hotel yang ada di Kota Depok untuk menjadi lokasi karantina pasien Covid-19. “Kita sudah coba tapi belum ada hotel yang bersedia untuk dijadikan tempat karantina,” kata Idris di RSUD Kota Depok, Selasa (15/09). TINJAU : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil didampingi Walikota Depok, saat meninjau penanganan pasien Covid-19 di RSUD Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Senin (15/09). FOTO : DICKY/RADAR DEPOK   Selain belum ada hotel yang bersedia dijadikan lokasi karantina, Idris berujar bahwa secara teknis juga cukup sulit lantaran sumber tenaga medis yang terbatas. “Secara teknis operasional kesehatan juga agak kesulitan karena harus hire nakes atau perawatnya. Ini enggak murah,” beber Idris. Oleh sebab itu, Idris berujar pihaknya menyasar Rumah Sakit yang memang dikhususkan untuk penanganan Covid-19 di Kota Depok, seperti Rumah Sakit Citra Medika di kawasan Cilodong. “Maka kita akan sasar Rumah Sakit memang khusus, misal Citra Medika tadi untuk menampung positif orang tanpa gangguan (OTG) dan ringan-ringan. Kita memilih Rumah Sakit yang bisa kita jadikan kerjasama,” tandasnya. Idris mengungkapkan, satu di antara sejumlah kasus yang ditemui pihaknya adalah adanya warga yang bukan orang Depok, namun telah menetap puluhan tahun lamanya. “Kalau bukan warga Depok jangan dimasukkan dalam hitungan. Misal tukang pecel sudah 30 tahun di Depok tapi bukan KTP Depok, itu masuk jadi banyak sekali. Ini jadi masalah,” jelas Idris. Idris menuturkan bahwa saat ini sudah sekira 14.500 warga Kota Depok yang sudah menjalani Swab PCR. “Kalau hitungnya satu per 1.000 dari jumlah penduduk ya iya, kita masih jauh. Sekarang terakhir 14.500. Dua pekan kemarin kita masih sekali sampai 3.000-an, makanya ini kasus tertinggi karena hasilnya baru muncul 124 kasus positif,” tutupnya. (rd/dic/dra/net)   Jurnalis : Dicky Agung Prihanto, Indra Abertnego Siregar Editor : Pebri Mulya