ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Terus meningkatnya angka penyebaran virus Korona (Covid-19) di Kota Depok, membuat RSUD Kota Depok juga meningkatkan pelayanan perawatan terhadap pasien covid-19. Mulai dari sarana dan jumlah tenaga kesehatan. Kepala RSUD Kota Depok, Devi Maryori menuturkan, di RSUD ada penambahan delapan ruangan untuk ICU, delapan ruangan HICU, 120 tempat tidur, tetapi bisa nampung 125. Kemudian CCTV, pembatas kaca, serta komponen lainnya agar bisa menampung pasien covid-19 yang terus bertambah. Tercatat, pada Rabu (30/9) ada 65 pasien covid-19, dan 25 pasien non-covid-19 yang ditangani. Saat ini menurut Devi, pihaknya lebih banyak menangani pasien covid. "Iya ada penambahan ruangan dan 120 tempat tidur, untuk memaksimalkan perawatan pasien covid-19. Intinya 70 persen dari seluruh kapasitas RSUD untuk melayani pasien covid," ungkap Devi kepada Radar Depok, Rabu (30/09). Meski begitu lanjut Devi, peningkatan tempat tidur dan penambahan ruangan berjalan secara bertahap, sambil tetap memberikan perawatan bagi pasien. Semuanya ditargetkan akhir Oktober selesai, sehingga pelayanan bisa berjalan optimal. Namun Devi mengatakan, penambahan ruangan di RSUD akan memengaruhi jumlah tenaga medis yang tersedia. Menurutnya, saat ini RSUD kekurangan tenaga medis untuk melayani pasien agar tercover dengan baik. ISTIMEWA   Tenaga medis yang dibutuhkan sebanyak 35 orang. Di antaranya 12 dokter umum, satu orang dokter spesialis dalam (jantung), dan sisanya perawat. “Perawat juga harus dilatih, tidak bisa langsung penempatan. Saat ini sudah berjalan mencari tenaga medis, sekarang membutuhkan 35 orang untuk membantu RSUD,” tuturnya. Ia menjabarkan perbandingan antara tenaga medis dengan pasien. Satu perawat bisa menangani tujuh pasien rawat inap, lalu satu perawat untuk menangani empat pasien yang ada di HICU, dan satu perawat untuk satu pasien di ICU. “RSUD juga akan menerapkan tiga zona setiap pasien dan perawat yang menangani covid-19. Yaitu hijau, kuning, dan merah. Tiga tempat tersebut, untuk membedakan tingkat keseriusan dari covid-19,” ucap Devi. Terpisah, rencana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akan berkantor di Kota Depok menjadi perhatian masyarakat Depok. Emil—sapaan Ridwan Kamil—ingin memastikan penanganan pandemi Korona (Covid-19) di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) berjalan baik. Pjs Walikota Depok, Dedi Supandi mengatakan, kedatangan Emil ke Depok sebagai pejabat negara, kemungkinan akan berkantor di Pemkot Depok. Bahkan, informasi yang didapat apabila harus bermalam di Depok, Emil ingin bermalam di rumah warga. “Gubernur itu ke sini ingin lebih dekat dengan warga, kalau bisa ingin nginep di rumah warga,” ungkap Dedi kepada Radar Depok, Rabu (30/09). ISTIMEWA   Emil agendanya bakal berkantor di Kota Depok pada pekan depan. Namun, Dedi memprediksi kedatangan Emil ini dalam waktu dekat, yaitu Jumat (02/10). Terkait target khusus, Kota Depok merupakan perbatasan dengan wilayah Jakarta. Terlebih, status Jakarta sebagai Ibu Kota dan Provinsi DKI Jakarta yakni mempermudah konsolidasi antara Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta. “Semoga kedatangan Ridwan Kamil sebagai upaya percepatan dari penyelesaian kondisi permasalahan saat ini,” tegasnya. Perlu diketahui, Pemkot Depok sedang menyiapkan penambahan tempat tidur dan ruang isolasi, karena melihat terus naiknya angka penyebaran virus Korona (Covid-19). Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya overload ruangan isolasi penanganan pasien covid-19. Langkah penanganan, pemkot menyiapkan penambahan tempat tidur untuk pasien isolasi di RSUD Kota Depok. “Pemkot Depok menyediakan 110 tempat tidur, ditempatkan di RSUD Depok,” ungkap Dedi. Tidak hanya itu, ia juga masih terus mencari ruang isolasi lainnya. Yaitu mengupayakan hotel, wisma Makara UI, serta tempat Diklat milik pemerintah. Untuk hotel yang akan digunakan ruang isolasi, akan dianalisis terlebih dahulu. Kemudian tempat diklat akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan pusat. Sedangkan kesiapan wisma atlet Kostrad Cilodong, Dedi mengatakan, itu merupakan kewenangan pusat. Namun, ia berharap wisma tersebut bisa digunakan, baik tingkat nasional maupun penanganan di Kota Depok. ISTIMEWA   “Mudah-mudahan ikhtiar kami terealisasi, untuk mempercepat penanganan pasien Covid-19,” harap Dedi. Selain itu, akan direkrut 63 relawan dan akan ditugaskan mencegah covid-19 dengan sejumlah aspek yang dicanangkan Pemkot Depok. Dedi mengaku akan berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas di tingkat Provinsi Jabar. Lalu membahas tentang pembiayaan relawan. “Rencananya, 16 relawan dibiayai provinsi, dan 47 relawan dari pemkot. Dan pembiayaan akan mengikuti standar upah minimum kota Depok,” terang Dedi. Sementara itu, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana mengaku, belum mengetahui rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akan berkantor di Kota Depok. “Kami belum tahu secara resmi, baru tahu dari media,” ucap Dadang. Dadang menilai, kemungkinan Emil berkantor di Kota Depok merupakan implementasi dari Undang-Undang otonomi daerah. Urusan yang bersifat lintas kabupaten dan kota menjadi tanggungjawab atau kewenangan Provinsi Jabar. “Pandemi bukan permasalahan lokalitas daerah, tapi jadi persoalan lintas kabupaten dan kota lintas provinsi, serta lintas negara,” terangnya. Maka itu lanjut Dadang, permasalahan covid-19 merupakan tanggungjawab yang harus diemban provinsi yang selama ini Kota Depok tunggu. Media komunikasi yang disediakan Provinsi Jabar pada awal kasus mulai Maret, April, dan Mei koordinasi dilakukan rutin. ISTIMEWA   Namun, Dadang merasakan selama dua bulan terkahir, lonjakan kasus terjadi dan mayoritas Bodebek dalam zona merah kehadiran Provinsi Jabar untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi wilayah di Bodebek sangat minim. Dadang mengatakan, ketika menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah lain, pihaknya melakukan koordinasi secara parsial. Contohnya koordinasi dengan Kabupaten Bogor, Kota bogor, Kota Bekasi, dan Jakarta. Bahkan langsung mengakses ke pemerintah pusat yakni Satgas Pusat. “Jadi intervensi Gubernur Jawa Barat sangat ditunggu, karena tanggungjawab dan kewenangan provinsi untuk mengurus itu,” tutup Dadang. (rd/arn/dic)   Jurnalis : Arnet Kelmanutu, Dicky Agung Prihanto Editor : Pebri Mulya