RADARDEPOK.COM, DEPOK – Vaksinasi tahap pertama Covid-19 di Kota Depok masih dalam progres. Vaksinasi pertama diketahui terdiri dari dua termin. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita mengatakan, vaksin termin pertama sudah selesai. Namun, untuk vaksin termin kedua, masih berjalan. Novarita menyebutkan, tenaga kesehatan (Nakes) yang lanjut usia juga sudah mendapatkan vaksin. Ia menargetkan vaksinasi termin kedua akan selesai hingga akhir Februari. “Jadi untuk nakes yang lansia sudah divaksin juga. Menyelesaikan sisa vaksin yang termin satu kemarin,” ungkap Novarita kepada Radar Depok, Senin (15/2). Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan, apabila ada yang mengalami kecacatan atau kematian setelah divaksin, akan diberikan bantuan santunan. Novarita, membenarkan hal tersebut. “Benar, apabila ada yang meninggal karena vaksin maka akan diberikan santunan. Namun, kalau yang mengalami cacat belum tahu, nanti dikonfirmasi lagi. Untuk berapa santunannya bisa ditanyakan di Dinas Sosial,” ucapnya. Novarita mengaku, sejauh ini belum ada keluhan dari luar yang menyatakan hal buruk terhadap pemberian vaksin. Sementara itu, Satgas Covid-19 Kota Depok, Sri Utomo dalam pertemuan Satgas Covid-19 di Balaikota pada Senin (15/2) menyampaikan beberapa point, di antaranya tentang Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ). Ada beberapa yang perlu disampaikan ke kecamatan dan kelurahan. Pertama, akselerasi dari KSTJ yang merupakan gabungan antara kampung siaga Covid-19 yang diresmikan Walikota Depok dan juga KSTJ yang ada di Polda. “Agar tidak menjadi dua, maka dijadikan satu. Karena sama-sama berbasis kampung. Dan juga ada RT/RW di bawahnya,” tuturnya. Yang kedua, terkait persiapan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, agar dibentuk satgas dan posko di setiap kecamatan dan kelurahan. “Hal ini sebenarnya sudah disampaikan, agar segera membangun posko-posko tersebut,” lanjutnya. Namun, ada kendala dianggaran. Saat ini anggaran di Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sedang ada masalah, jadi tidak bisa menggerakkan anggaran atau memutar balik. “Kami masih mencoba berkomunikasi terus dengan Depdagri,” sambungnya. Nantinya posko yang ada di Kelurahan diharapkan bisa menggerakkan setiap RW dan RT. Di dalamnya terdapat bidang penanganan, pencegahan, pendukung, dan pendamping. Terdapat kerjasama juga antara camat, Danramil, dan Kapolsek. “Lurah, babinsa, babinkantibmas nanti bersama-sama melaksanakan penegakan, pencegahan, dan penanganan yang dilakukan oleh puskesmas,” pungkasnya. (rd/dis)   Jurnalis: Putri Disa Editor: M. Agung HR