RADARDEPOK.COM, DEPOK - Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih yang sedianya digelar pada Rabu 17 Februari 2021 nampaknya harus ditunda hingga akhir Februari. Kemendagri menyebutkan, alasan penundaan karena masih ada daerah yang terlambat menyerahkan berkas ke Kemendagri. Terkait hal itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Sri Utami mengaku, sangat menyesalkan penundaan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang sedianya dijadwalkan pada 17 Februari. Sri menilai, jika alasannya karena ada daerah yang terlambat menyerahkan laporan atau bersurat ke Kemendagri harusnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya, jika ada komitmen pelantikan sejak awal dijadwalkan pada 17 Februari 2021. "Ini jadi image yang kurang baik bagi Kemendagri, karena masyarakat akan menilai Kemendagri tidak profesional," ungkap Sri Utami kepada Radar Depok, Selasa (16/2). Selain itu lanjut Sri, apalagi jika hal itu sampai mengganggu proses perencanaan pembangunan. Mengingat daerah khususnya Kota Depok tengah bersiap merencanakan pembangunan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, OPD, dan bermuara pada Musrenbang tingkat kota. "Sementara RPJMD yang berakhir pada tahun 2021 diharapkan secepatnya segera disusun RPJMD baru, yang mengintegrasikan visi misi dan janji Paslon walikota terpilih. Jika terjadi keterlambatan pelantikan, dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyusunan pembangunan tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat," tutur Sri. Sri berharap, Kemendagri segera melantik Paslon terpilih dengan tidak harus menunggu yang bermasalah di MK. "Agar tidak terjadi spekulasi ada kepentingan politik di balik penundaan ini. Penundaan hanya beberapa hari, dan diharapkan pelantikan dilaksanakan pada Februari ini," tegasnya. (rd/gun)   Jurnalis/Editor : M Agung HR