RADARDEPOK.COM, DEPOK – Upaya pencegahan terhadap praktik prostitusi terus dilakukan oleh pengurus lingkungan di berbagai wilayah Kota Depok. Mulai dari monitoring, hingga mewaspadai lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai tempat prostitusi. Seperti dilakukan oleh pengurus lingkungan di Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong. Keberadaan sebuah kontrakan di Jalan M. Nasir yang dulunya pernah dijadikan tempat prostitusi, kini akan dimonitoring ulang kembali oleh pengurus lingkungan setempat. Ketua RT7/1 Cilodong, Acep Jubaedi menyebutkan, sekitar tahun 2017 tiga pilar Kelurahan Cilodong pernah menggerebek kontrakan di Jalan M. Nasir akibat penyalahgunaan prostitusi. "Dulu memang pernah di salahgunakan. Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa langsung menggerebek dan meminta kontrakan itu dikosongin," ungkap Acep kepada Radar Depok, Jumat (18/6). Selain itu lanjutnya, dampak yang timbul jika ditemukan lokasi penyalahgunaan prostitusi yaitu membuat lingkungan sekitar tercemar, dan bisa kena bala. "Ya, dampaknya itu, rumah atau tetangga di sekitarnya bisa kena bala (sial)," terangnya. Acep menyebutkan, terdapat 23 kontrakan di dalamnya. Baik di lantai atas, bawah, banker, dan lainnya. Pemilik kontrakan, menurutnya tidak pernah melaporkan setiap adanya penghuni yang masuk ataupun keluar dari kontrakan. "Yang punya kontrakan itu, kalau ada penghuni masuk gak lapor, keluar gak lapor. Setiap sebulan sekali pasti udah ganti (penghuni, red)," bebernya. Saat ini, sebagai langkah antisipasi yang dikhawatirkan terjadi kejadian penyalahgunaan prostitusi, pihaknya akan melakukan pendataan penghuni kontrakan. Sambil memantau lokasi yang berpotensi, seperti kontrakan dan ruko. "Tapi sekarang kami tidak tahu ada prostitusi atau tidak, karena belum melakukan monitoring lagi. Pasti kami akan lakukan pemantauan di lokasi yang berpotensi," tegasnya. Senada, Ketua RW1 Cilodong, Nasir Ibrahim mengungkapkan memang kontrakan tersebut sudah lama berdiri, dan pernah digerebek, kemudian sepi. Tetapi ia mengaku, tak tahu menahu dengan keadaan saat ini. "Gak tahu keadaan kemari seperti apa. Gak ada laporan apa-apa baik dari RT maupun pemilik kontrakan," ungkapnya. Sementara itu, Tim Radar Depok mencoba bertemu langsung dengan lurah Cilodong, dan ingin mengonfirmasi kondisi di wilayahnya pada Jumat (18/6), di kantor kelurahan. Tetapi, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Kemudian mencoba mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun belum ada tanggapan. Terpisah, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, apabila terdapat prostitusi, langkah awal yang akan dilakukan Pemerintah Kota Depok di antaranya mengagendakan operasi penjangkauan PSK, warung remang-remang, panti pijat atau tempat kontrakan dan kos-kosan. Didampingi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok , dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok. "Setelah dilakukan operasi itu, hasilnya diserahterimakan kepada tim Dinsos yaitu Pekerja Sosial (Peksos), agar ditindaklanjuti assesment di tempat dan didata," tuturnya. Jika memang masih memiliki keluarga, akan dipanggil untuk bertanggung jawab mendidik. Dan bila lepas tangan, ataupun tidak punya keluarga, maka akan direhabilitasi serta dibekali pelatihan. "Akan tetap kami koordinasikan ke panti PSK Kementerian Sosial (Kemensos) untuk direhabilitasi, diberi pelatihan mandiri sebagai bekal untuk kehidupan yang layak, mindset pribadi yang lebih baik, dan perubahan akhlak (pembekalan agama selama enam bulan). Panti PSK milik Kemensos ada di Pasar Rebo, Cirebon, dan Sukabumi," pungkas Imam. (rd/daf)   Jurnalis: Daffa Syaifullah Editor: M. Agung HR