RADARDEPOK.COM – Kartu sakti yang digadang-gadang Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (IBH), saat Pemilihan Kepela Daerah (Pilkada) Kota Depok pada 2020, terealisasikan. Rabu (15/9), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi melaunching Kartu Depok Sejahtera (KDS). Kartu tersebut merupakan program stimulus personal bagi warga yang kurang mampu di Depok. Berbagai layanan bantuan sosial terintegrasi dalam kartu ini.
Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, sebagai bentuk kepedulian Pemkot Depok kepada warga pra-sejahtera, serta mengentaskan masalah kemiskinan. Baik yang sudah terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun belum tercatat.
"Ini upaya kami untuk masyarakat kurang mampu secara ekonomi serta masyarakat terdampak Covid-19. Dengan harapan dapat mengangkat derajat masyarakat kurang mampu," ujarnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (15/9).
Idris menyebut, KDS mengintegrasikan tujuh layanan bantuan dari pemerintah, diantaranya pelayanan kesehatan gratis melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI), bantuan Pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi, dan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Lalu, Bantuan Santuan Kematian (Sankem), Ketersediaan Pangan, Lansia dan Disabilitas, serta Pelatihan Keterampilan dan Penyaluran Kerja untuk para pencari kerja (pencaker). Saat launching, dia sudah menyalurkan 4.000 BPJS PBI, 1.744 renovasi RTLH, 3.000 bantuan pangan bagi Lansia dan disabilitas dan 923 SSankem).
“Kemudian ada 8.770 bantuan siswa SD MI, 459 bantuan siswa SLB, 6.872 bantuan siswa SMP MTS sederajat, 774 bantuan siswa SMK sederajat dan 40 Bantuan pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja," bebernya.
Kata Idris, KDS yang didistribusikan dibagi ke dalam dua jenis. Pertama adalah Anjugan Tunai Mandiri (ATM) berbasis Kartu Keluarga, dan kedua ATM bagi siswa didik Kurang mampu dari Jenjang SD hingga Pendidikan tinggi.
Sementara, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menyebut, Pemkot Depok kini tengah mempersiapkan aplikasi berbasis web, untuk pengajuan nama-nama warga miskin yang berbasis pada DTKS. Dengan menciptakan sistem layanan bantuan sosial yang mudah, simple dan aksesibel bagi warga.
Pada kenyataannya ada juga warga miskin tapi nggak masuk DTKS, belum di daftar dari dulu. Kedepannya akan buka dan fasililitasi dengan nantinya menghadirkan aplikasi. “Menjadi lebih cepat diajukan karana semua DTKS ada di pemerintah pusat, yakni Pusat Data dan Infomasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga bisa menjadi penerima KDS," katanya.
Salah satu penerima manfaat, Subandi mengungkapkan, rasa syukurnya atas bantuan KDS dalam layanan RTLH dari Pemkot Depok. Dia berharap, stimulus ini dapat bergulir secara berkelanjutan. "Alhamdulillah, terima kasih Walikota dan Wakil Walikota Depok yang sudah membantu merenovasi rumah saya," tandasnya. (daf/rd)