RADARDEPOK.COM – Kerja nyata Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta bisa diadopsi Dinkes Kota Depok. Jumat (28/10), berdasarkan hasil penyisiran Dinkes Jakarta ke rumah sakit Se-Jakarta sejak Januari hingga Kamis (27/10) sore, dilaporkan sebanyak 135 kasus gagal ginjal akut ditemukan. Apakah dari data itu ada anak Depok, hal ini belum bisa diketahui lantaran Dinkes dinilai menutup informasi terkait gagal ginjal akut.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, pengawasan sistem kesehatan di Kota Depok kerap mengalami kecolongan. Sehingga, perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Ini supaya dapat mendeteksi dini adanya penyakit terutama yang mematikan.

"Di dalam sistem kesehatan itu ada yang namanya surveillance atau pengawasan-pengawasan yang melekat, jadi surveillance kita sering kecolongan memang ini perlu dibenahi oleh pemerintah kota," ungkapnya kepada Radar Depok, Jumat (28/10).

https://www.youtube.com/watch?v=Or9_HnZ99xY

Menurut Ikra, Pemkot Depok terlalu menutup informasi terkait gagal ginjal akut. Hal itu terlihat dari pernyataan Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati beberapa waktu lalu bahwa tidak ada temuan kasus penyakit tersebut. Namun, pada hari yang sama, ditemukan pula kasus gagal ginjal akut di Kota Depok.

"Dulu pernah Hepatitis A, tiba-tiba terpaksa harus menetapkan darurat karena ada hepatitis A. Padahal, sebenarnya itu tidak perlu sampai segitunya karena kalau Surveillancenya jalan," terangnya.

Sistem pengawasan, kata dia, perlu ditingkatkan. Terutama, Dinkes Kota Depok harus sering-sering melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi tentang bahaya suatu penyakit. Hal itu diyakini Ikra, efektif dalam mencegah adanya kecolongan pada sistem kesehatan di Kota Depok.

"Tetapi bicara soal pencegahan, memang kota ini harusnya memberikan prioritas pada promosi dan pencegahan kesehatan. Yang saya sebutkan dalam prioritas itu artinya anggaran dialokasikan disitu. Ketimbang pengobatan, perawatan, dan pemulihan," tegas Ikra.

https://www.youtube.com/watch?v=nme71MhCCYc&t=26s

Sebab, jelas Ikra, pengobatan dan pemulihan termasuk golongan swasta yang dapat tercover oleh jaminan kesehatan seperti BPJS atau KIS.  "Baik KIS yang dari pemerintah pusat maupun KIS kolektif, untuk promosi dan pencegahan itu harus pemerintah kota," pintanya.

Selanjutnya, beber dia, ada banyak hal yang harus dibenahi Pemkot Depok dalam persoalan kesehatan. Menurutnya, pembangunan RSUD baru tidak efektif dalam menjawab keluhan masyarakat.

Dia menyarankan, Pemkot Depok justru memperbanyak puskesmas. Sehingga, masyarakat yang memiliki penyakit dengan level ringan dapat berobat di sana atau tidak perlu datang ke RSUD. "Jadi dinas kesehatan ini tugasnya pertama-tama bukan mengobati orang sakit tetapi membuat warga Depok sehat atau mencegah supaya tidak sakit," tandas Ikra.

Terpisah, Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pihaknya terus melakukan penyisiran ke rumah sakit-rumah sakit sejak gagal ginjal akut misterius diidentifikasi lebih jelas di Indonesia. “Kalau per kemarin itu totalnya ada 135 karena kami update tiap sore,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (28/10).

Widyastuti menegaskan, penambahan jumlah kasus gagal ginjal akut tersebut tidak selalu berarti tiap hari penambahan kasus baru, sebab sejak Januari pengidentifikasian kasus gagal ginjal tersebut masih belum pasti. “Tidak tentu kasus baru, itu harus kita pilah-pilah lagi, mana yang kasus baru mana yang tidak,” jelasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=qWKnqW1_tHE

Selain itu, ia mengatakan dari jumlah kasus yang ditemukan tersebut, ada 63 orang yang meninggal dan 46 orang yang sembuh.  “Data DKI tadi tidak semuanya berdomisili di DKI Jakarta ada di Bogor, Depok, Banten, Bekasi dan luar Jabodetabek. Tetapi adalah semua bayi, balita yang kebetulan memang dirawat di rumah sakit di DKI Jakarta,” tegasnya.

Mendeteksi (kasus gagal ginjal akut) itu sudah ditetapkan laboratorium yang mampu melakukan deteksi. Kebetulan, Labkesda DKI Jakarta ditunjuk Kementerian Kesehatan menjadi lab rujukan toksikologi pemeriksaan.

Ketika Radar Depok konfirmasi terkait kasus gagal ginajal baru, Kepala Dinkes Kota Depok Mary Lizawati lebih memilih diam.

Sementara, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono menyebut, hingga kini Pemkot Depok belum membentuk tim khusus ataupun gugus tugas untuk menangani kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. “Sejauh ini belum ada,” kata Imam Budi Hartono, Jumat (28/10).

Dia mengatakan, akan terlebih dahulu melakukan pembahasan untuk penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Depok. “Masih akan kami rapatkan untuk penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Depok,” ujarnya.

Perlu diketahui, Dinkes Depok belum lama menyebut ada tujuh kasus gagal ginjal akut dari Januari hingga Oktober 2022. Dari tujuh kasus itu, empat anak diantaranya meninggal, dua dirawat dan satu sembuh.(ger/JPC/rd)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Fahmi Akbar