Tim Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengelola Keuangan Haji menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Senin (13/3/2017) RADAR DEPOK.COM – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan hingga saat ini belum juga mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait kuota haji Kota Depok tahun 2017. Padahal, secara nasional kuota haji di sejumlah daerah telah dipastikan jumlahnya. Namun, Kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Chalik Mawardi menegaskan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Barat telah memberikan sinyal, jika kuota Depok tidak akan berubah sesuai kesepakatan. “SK Gubernur belum ada, tapi kanwil Kemenag Jabar sudah memberi sinyal, jika kuota Kota Depok segitu (1.708, Red),” kata Chalik kepada Radar Depok, kemarin (13/3). Selain itu, persiapan yang tengah dilakukan Kemenag menuju pemberangkatan calon haji (Calhaj), pihaknya terus mempersiapkan perampungan paspor dan pembayaran biaya haji. “Saat ini sudah 40 persen calhaj yang memiliki paspor,” terang Chalik. Dari ribuan Calhaj Kota Depok yang telah mendaftar, masih ada 60 persen yang belum menyelesaikan pembuatan paspor. Chalik menargetkan sebelum puasa Ramadan sudah selesai semua. “Selama ini kami sudah melakukan sosialisasi dan sebagainya,” kata Chalik. Mengenai pengurusan paspor, lanjut Chalik, dirinya memberikan kebebasan kepada para jemaah untuk mengurusnya sendiri atau kolektif di Kemenag. “Kalau mau urus sendiri silakan, atau mau lewat Kemenag juga bisa, yang penting paspor itu ada,” harapnya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Kemenag antara lain terus melakukan rapat koordinasi. Seperti Rabu (15/3) mendatang, pihaknya kembali akan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinkes kota Depok, Imigrasi, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) guna percepatan proses haji. “Koordinasi terus kami lakukan, sambil menunggu SK dan para calhaj menyiapkan segalanya seperti paspor dan pembayarannya,” katanya. Kepala Imigrasi Kota Depok, Deden Gunawan, membenarkan jika calhaj yang urus paspor baru 40 persen. Namun, dirinya mengaku tetap menunggu koordinasi dengan Kemenag Kota Depok. “Karena dalam hal ini domainnya adalah Kemenag, kami hanya sebagai fasilitator dalam pembuatan paspor dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemberangkatan haji,” kata Deden kepada Radar Depok. Deden menambahkan, dirinya terus berkoordinasi dengan Kemenag, karena dirinya memiliki target jika secepatnya paspor tersebut harus selesai. “Paspor merupakan dokumen penting untuk bepergian ke luar negeri, maka hal ini merupakan salah satu prioritas pemberangkatan Haji,” tandasnya. Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji Temui Jokowi Tim Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengelola Keuangan Haji menemui Presiden Joko Widodo. Mereka melaporkan kinerja yang telah dilakukan. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang utama Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Jokowi didampingi Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. "Timsel ini diketuai Bapak Mulya Siregar. Hampir seluruh anggota tim pansel hadir, hanya dua saja yang berhalangan. Seorang sedang ke luar negeri, dan satunya lagi sedang berhalangan. Jadi mewakili Kemenkeu," kata Lukman membuka pertemuan. Dalam pertemuan, Mulya Siregar memperkenalkan satu per satu tim pansel yang hadir. Tim pansel melaporkan kinerja mereka yang dimulai sejak 24 November 2016 hingga 9 Maret 2017. "Pada kesempatan ini kami Pansel Badan Pengelola Keuangan Haji menyampaikan perkenalan. Untuk pertama, saya Mulya Siregar. Wakil Ketua Yunus Husein. Kemudian Sekretaris Nursyam. Anggota ada enam orang, Alamsyah, Zainul dan akademisi Nazarudin Umar, Din Syamsuddin, kemudian Agil Daus," kata Mulya. "Kemudian kami sampaikan kerja yang dilakukan pansel sejak 24 November (2016). Sejak menerima Keppres, 24 November, kami rapat dan memberikan pengumuman bahwa akan ada seleksi BPKH," tambah Mulya. Pembicaraan dalam pertemuan kemudian dilakukan tertutup. (ade/dtc/gun/**)