DEPOK – Pada hari kedua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 jenjang SMA, SMK, dan SLB, antrean panjang masih terlihat di setiap sekolah negeri yang membuka pendaftaran, Selasa (5/6). Menyikapi masih membeludaknya peminat sekolah negeri, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok, Acep Al Azhari mengaku, pihaknya ikut mengawal dan memonitoring agar PPDB berjalan sesuai aturan. Salah satu upayanya bekerjasama dengan PGRI dan Dewan Pendidikan. “Jika kami dapati ada pihak-pihak yang berbuat curang di PPDB, akan kami laporkan,“ kata Acep kepada Radar Depok. Saat ini, minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri masih tinggi. Acep menilai, kuota yang terbatas menyebabkan hanya orang tertentu yang bisa masuk, ditambah kesan sekolah negeri itu gratis. “Kami ingatkan, masyarakat jangan mudah percaya iming-iming oknum nakal yang menjanjikan anaknya dapat sekolah di negeri,” ujar pemilik SMA dan SMK Nasional Depok ini. Acep mengatakan, orang tua dapat memilih jalur yang benar, meski anaknya tidak lulus di sekolah negeri. Salah satu pilihannya sekolah swasta, karena banyak sekolah swasta juga yang berkualitas. Menurutnya, sudah banyak sekolah tergabung dalam BMPS lebih awal melakukan persiapan PPDB. Bahkan ada beberapa anggota BMPS yang telah menutup pendaftaran sebelum masa PPDB sekolah negeri berlangsung. “Ini karena masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada sekolah swasta,” kata Acep. BMPS pun akan mendorong anggotanya untuk terus meningkatkan pengelolaan sekolahnya masing-masing melalui empowering people and connecting. “Revolusi Industri 4.0 yang sudah berlaku hendak juga diimbangi penerjemahan kurikulum secara cerdas pula, sudah banyak juga sekolah swasta unggulan di Kota Depok,” tegas Acep. Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Lahmudin Abdullah menuturkan, sekolah dan panitia harus berlaku adil sesuai penilaian dalam petunjuk teknis PPDB. “Sejauh ini masih terpantau lancar, karena belum ada laporan apa-apa. Semoga semua berjalan baik hingga seluruh proses selesai,” kata Lahmudin kepada Radar Depok, kemarin (5/6). Saat ditanya soal indikasi praktik titip menitip siswa pada proses PPDB, Lahmudin mengatakan, dirinya mempercayai adanya aturan baru dari Dinas Provinsi dapat meminimalisir adanya praktik tersebut terulang. “Dulu mungkin bisa, karena masih longgar. Sekarang juknisnya sudah jelas, dan apalagi ada skala prioritas bagi penduduk sekitar,” jelasnya. Meski begitu lanjut Lahmudin, pihaknya mempercayai seluruh panitia, kepala sekolah, ombudsman dan para calon wali murid dapat turut mengawasi jalannya PPDB yang adil dan fair. “Semua sudah ada mekanismenya, jika ditemukan nanti akan kami panggil panitianya,” ujarnya. Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Dadang Ruhiyat mengatakan, hingga hari kedua proses seleksi PPDB jenjang SMA sederajat masih terpantau lancar dan belum mengalami masalah maupun kendala. “Alhamdulillah belum ada (kendala), semoga lancar seterusnya, animo masyarakat juga cukup tinggi,” singkat Dadang. (san)