Ilustrasi penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan. (jpnn/jawapos.com)JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah 12 lokasi terkait kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Kasus gratifikasi ini membelit Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengeledahan yang dilakukan sesuai KUHAP dan bermaksud untuk mencari bukti-bukti terkait pekara ini.
"Lokasi-lokasi yang digeledah karena KPK menduga ada bukti yang terdapat di sana," ujar Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis malam (18/10).
"Ya tentu. Aturan umum mengacu pada KUHAP, aturan khusus mengacu pada UU TIpikor dan UU KPK," tambahnya.
Lebih lanjut, Febri menjabarkan 12 lokasi yang digeledah tim lapangan KPK sejak Rabu pagi dan Kamis malam ini yaitu Kantor DPM PTSP, Kantor Bupati Bekasi, Rumah pribadi Bupati Neneng, Kantor Lippo di Tangerang, hingga Rumah tersangka Billy Sindoro.
"Termasuk Apartemen Trivium Terrace, Rumah James Riady, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Damkar, Hotel Antero Cikarang terkait dengan PT. MSU, dan Kantor Lippo Cikarang di Bekasi," imbuhnya.
Kemudian, kata Febri dari sejumlah lokasi tersebut, ada beberapa yang disita selain dokumen perizinan, ada juga barang bukti elektronik dan kontrak, KPK juga menyita dokumen perencanaan.
Namun, dia belum merinci lebih jauh terkait detail barang tersebut berasal dari kediaman siapa saja. "Saat ini informasi penyitaan belum bisa disampaikan secara detil karena masih proses penyidikan. Namun secara umum apa yang disita sudah diinformasikan di atas," pungkasnya.
Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin menjadi tersangka. Selain Neneng, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, juga turut menyandang status tersangka sebagai orang yang memberi suap.
Untuk itu, timnya meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan total 9 orang sebagai tersangka. Syarif juga menyebut penetapan tersangka pada beberapa pihak ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.(ipp/JPC)
