RAKOR : Staf Kelurahan Mekarjaya bersama dengan BPJS Kesehatan, beserta Ketua RW saat foto bersama usai rapat koordinasi program JKN UHC di Aula Kantor Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. FOTO : ARNET/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ini mesti jadi pelajaran bersama. Mau berobat gratis atau murah, tapi dalam membayar iuran malah menunggak. Hasilnya, seperti di Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya Depok. Tercatat kemarin, 3.000 warga diantaranya diketahui telah menunggak iuran BPJS Kesehatan. “Iya ini soal surat edaran Walikota, mau nggak mau harus dijalankan sesuia peritahnya. Saya sudah minta kepada seluruh RW untuk kumpulkan semua warga dan adakan sosialisasi,” tegas Lurah Mekarjaya, Zainal Arifin, diruang kerjanya kepada Radar Depok, Selasa (10/9). Surat edaran yang muncul ke permukaan, kata lurah menyatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan di Kelurahan Mekarjaya menunggak dengan total fantastis, yakni Rp9 Miliar. Namun Zainal, kembali mengatakan jumlahnya sudah turun signifikan setelah surat edaran walikota keluar. “Iya sudah turun sekarang angkanya, sebenarnya jauh sebelum ini, kelurahan dengan BPJS sudah melakukan nota kesepahaman. Ternyata benar saat rakor terdapat kendala, ada yang tak sanggup bayar sampai lupa pembayaran,” ungkapnya. Arifin membenarkan, dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan sampai dengan akhir Juli 2019, warga tempatnya memimpin telah menunggak hingga Rp9 miliar. Atas hal tersebut, Kelurahan Mekarjaya mengeluarkan surat imbauan pada 22 Agustus yang diberikan kepada 31 RW di Mekarjaya untuk disampaikan kepada warga-warga disekitarnya. "Kami sifatnya hanya mengingatkan, bukan menagih," tutur Arifin. Dari 73.000 warga Mekarjaya, tercatat sebanyak 60.000 jiwa terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri, dimana 3.000 diantaranya diketahui telah menunggak iuran. Sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan tersebut, Arifin mengaku hingga kini dirinya baru mendapati 10 RW. Diketahui, dari 10 RW tersebut, kendalanya macam-macam, ada yang memang lupa membayar, ada juga karena perubahan sosial dari yang mampu membayar sampai akhirnya tidak mampu membayar. "Ada juga yang memang beralih ke asuransi swasta dan ada yang sudah pindah tempat tinggal di luar Kelurahan Mekarjaya," kata Arifin. Pihaknya menawarkan solusi menabung dan meminta bantuan RT/RW untuk memohon bantuan ke Baznas. "Karena beberapa kasus sudah dibantu Baznas atau diajukan dialihkan ke PBI APBD. Kedepan kami akan merangkul perusahaan agar CSR nya digunakan untuk membantu iuran masyarakat yang kurang mampu atau tidak lagi mampu membayar," jelas Zainal. Berbeda dengan warga kurang mampu di Mekarjaya, warga lainnya di perumahan Pesona Khayangan juga ternyata ada yang menunggak iuran BPJS. Alasan mereka tidak membayar iuran BPJS karena mereka lebih memilih membayar iuran asuransi swasta. Bukan hanya warga miskin, banyak juga ternyata masyarakat menengah keatas yang masih menunggak iuran BPJS Kesehatan, contohnya warga perumahan pesona khayangan. “Salah satu alasan mereka menunggak karena JKN KIS ini tidak pernah mereka gunakan," bebernya. Menimpali hal ini, Kepala BPJS Depok, Irfan Qadarusman menegaskan, memang sesuai arahan dan program nasional Kelurahan Mekarjaya menjadi Pilot Project program JKN, yang mana program  tersebut mempercepat Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok 2019. “Ada 19 desa JKN besutan BPJS Kesehatan. 17 desa dan 2 Kota, Depok dan Palembang menjadi kedua kota tersebut di Depok, ya Kelurahan Mekarjaya. Isi dari kegiatan UHC mulai dari pelayanan kesehatan, kepesertaan, kolektifitas dan pembayaran iuran masyarakatnya,” terang Irfan saat dikonfirmasi Radar Depok, Selasa (10/9). Tim akan membuat inovasi-inovasi terkait pelayanan kesehatan hingga mengajak masyarakat daftar BPJS. Disamping itu mereka juga bertugas untuk melaporkan keluhan masyarakat kepada kantor Cabang BPJS setempat, terkait pelayanan di fasilitas kesehatan. Salah satu inovasi tim desa JKN Kelurahan Mekarjaya adalah pengelolaan sampah. Keuntungannya diperuntukkan untuk pembayaran iuran JKN masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk iuran JKN. "Ini salah satu inovasi tim desa JKN untuk membantu tunggakan iuran warga yang terkendala membayar karena kondisi ekonomi. Apabila program ini berhasil maka akan di implementasikan di seluruh kelurahan di Kota Depok," jelas Irfan. Dalam waktu dekat, warga harus bersiap dengan kehadiran relawan BPJS beserta dengan staf kelurahan yang menyambangi setiap rumah yang iuaran BPJS menunggak.(rd)   Jurnalis : Arnet Kelamanutu (IG : @kelmanutuarnet) Editor : Pebri Mulya